Page 11 - MAJALAH 169

LAPORAN UTAMA
LAPORAN UT
AMA

memang harus secara terintegrasi,
ini yang saya lihat belum ada. Jadi
penanganan masalah hukum nya agak
lama,” sebut Andi.
Selain itu, politisi dapil Sulawesi
Selatan ini turut menyoroti masih
sedikitnya perusahan pengolah limbah,
tentu saja hal ini menyebabkan jauhnya
jarak yang harus ditempuh antara
industri penghasil limbah dengan
perusahaan pengolah limbah. Bukan
tidak mungkin ada pihak-pihak yang

“Dalam hal ini mungkin
selain aturan yang
harus ketat dalam
pemberian izin kepada
Anggota Panja pengolah limbah, di
Limbah dan
Lingkungan sisi lain harus ada
Hidup Komisi
VII DPR RI Andi insentif yang diberikan
Yuliani Paris. seperti keringanan
FOTO: ERMAN/JK
pajak dan lainnya agar
Ketika satu perusahaan yang tidak mereka tertarik untuk
taat dalam pengolahan limbahnya, Ketika satu perusahaan berinvestasi,”
Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum (Ditjen Gakkum) harus segera yang tidak taat dalam
mengambil tindakan. Walaupun masih pengolahan limbahnya, memanfatkan celah seperti ini.
sangat terbatas dan tidak berbanding Direktorat Jenderal Pemerintah juga harus memikirkan
dengan rasio jumlah perusahaan yang rasio perbandingan antara jumlah
ada, Ditjen Gakkum diharapkan terus Penegakan Hukum (Ditjen perusahaan penghasil Limbah B3
mengerahkan penyidiknya untuk Gakkum) harus segera dengan perusahaan pengolah limbah.
mengawasi industri penghasil dan mengambil tindakan. Karena banyak industri penghasil
pengolah limbah. limbah yang tersebar di penjuru tanah
Pencemaran lingkungan hidup air sedangkan perusahaan pengolah
menurut Andi merupakan extraordinary dampaknya kurang baik sekali untuk limbah selama ini hanya terpusat di
crime terutama bila ada kesalahan masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai Pulau Jawa saja. Di Kalimantan dan
sengaja yang dilakukan oleh nanti ada korban, baru kita ribut,” tegas Sulawesi masing-masing terdapat
perusahaan-perusahaan karena tidak Andi. satu perusahaan pengolah limbah
mengolah limbahnya dengan baik Ditambahkan Andi, penindakan B3, sedangkan di Indonesia Timur,
serta memberikan dampak lingkungan yang dilakukan oleh Ditjen Gakkum Maluku dan Papua, masih belum
yang kurang baik terhadap masyarakat harus saling terintegrasi. Bila tidak, ada perusahaan yang secara spesifik
sekitarnya, dan itu harus ditindaklanjuti maka penanganannya secara mengolah Limbah B3.
sesuai dengan prosedur hukum. hukum akan lama dan berlarut-larut. Secara aturan, proses pemberian
Ia menegaskan agar prosedur Contohnya karena yang mengeluarkan izin terhadap perusahaan yang akan
hukum yang dijalankan kepada izin industri perdagangan adalah mengelola limbah haruslah ketat.
pengelola limbah yang ‘nakal’, harus Kementerian Perindustrian dan Tetapi guna menarik investor untuk
benar-benar tegas dan tajam serta Kementerian Perdagangan, maka untuk berinvestasi, menurut Andi perlu
jangan gampang berbelaskasihan. Agar memberhentikan aktivitas industri yang diberikan beberapa insentif, misalnya
tidak ada ruang untuk penyelesaian dianggap melanggar peraturan tersebut, keringanan dan kemudahan saat akan
melalui jalur “damai.” juga harus melibatkan kementerian mengimpor peralatan pengolah limbah
“Pokoknya kalau ada perusahaan terkait. atau bahkan mendorong perusahaan
yang melanggar, izin industri harus “Kalau misalnya ternyata dia tersebut untuk membuat alat pengolah
dicabut. Kalau tidak dicabut, dia melanggar hukum, KLHK enggak punya limbah sendiri sehingga meringankan
akan terus menerus akan melakukan wewenang untuk memberhentikan beban biaya yang harus dikeluarkan.
pelanggaran-pelanggaran dan itu proses industri itu. Pemberhentian yang harus ketat dalam pemberian
“Dalam hal ini mungkin selain aturan
tersebut ada di Kementerian
Bagi Pencem ar Limbah Perdagangan ataupun Kementerian izin kepada pengolah limbah, di sisi
Perindustrian.Jadi dalam hal ini menurut
lain harus ada insentif yang diberikan
saya untuk penindakan masalah
agar mereka tertarik untuk berinvestasi,”
masalah lingkungan hidup yang seperti keringanan pajak dan lainnya
dihasilkan oleh dunia industri, itu tutup Andi. ES
EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 11