Page 6 - MAJALAH 169

PROLOG

Tindak Tegas

Pencemar Limbah B3

Ketua Panitia Kerja (Panja)
Limbah dan Lingkungan
Hidup Komisi VII DPR
RI Muhammad Nasir
menegaskan, dalam
operasional pengolahan
limbah, sebuah perusahaan
harus mengikuti aturan
sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH).

ALAM Undang-Undang
tersebut dijelaskan bahwa
semua perusahaan yang
akan membuang limbah
Dwajib mengamankan
limbahnya sampai proses terakhir,
sehingga berdampak baik bagi
lingkungan.
“Kalau perusahaan ini (terbukti)
bermasalah, maka harus diproses sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 dan diberikan
sanksi pidana kepada pihak perusahaan
atas kesalahan yang dilakukannya itu.
Pencemaran limbah B3 juga dapat
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap
lingkungan hidup,” tegasnya.
Ia mengkhawatirkan terjadinya
pencemaran lingkungan yang disebabkan
adanya pembuangan limbah ke sungai
yang dilakukan oleh perusahaan, kemampuan lingkungan hidup untuk KLHK untuk menghentikan sementara
oleh karenanya ia meminta agar menyerap zat, energi atau komponen aktivitas itu sampai permasalahan aturan
dilakukan pendalaman dan kajian yang lain yang masuk dan dimasukkan itu diselesaikan,” tegas Ridwan.
lebih seksama lagi terhadap proses ke dalamnya, sehingga apabila Anggota Panja Limbah dan
pengolahan limbah dan terkait masalah lingkungan kehilangan kemampuannya Lingkungan Komisi VII DPR RI Ferry Kase
pemberian izinnya. maka lingkungan hidup tidak dapat menyatakan bahwa untuk perusahaan-
Wakil Ketua Komisi VII Ridwan Hisjam menghasilkan bahan-bahan yang perusahaan yang memiliki skala besar,
mengatakan bahwa pembangunan pabrik dibutuhkan untuk bertahan hidup. seharusnya dilakukan pengawasan
dapat berpengaruh pada daya tampung “Komisi VII memberikan yang lebih ketat dan serius lagi dalam
lingkungan, jika pabrik itu mencemari kesempatan kepada pihak KLHK hal pemberian izin Analisis Mengenai
lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya untuk mengkaji tentang ada Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun
semua pihak diharapkan dapat menjaga tidaknya indikasi pencemaran yang izin pengelolaan limbahnya.
lingkungan dengan baik, karena dengan ditimbulkan oleh pihak industri. Kalau “Karena banyak limbah yang selain
terjaganya lingkungan maka kehidupan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan dibuang ke tempat pengolahan, tetapi
juga akan lebih terjamin. ketentuan perundang-undangan, kami hasil akhirnya juga dibuang ke sungai
Daya tampung lingkungan adalah akan meminta kepada pihak Gakkum di sekitar lokasi perusahaan. Terkadang

6 PARLEMENTARIA EDISI 169 TH. 2019