Page 10 - MAJALAH 169

LAPORAN UTAMA

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah penghasil dan pengolah limbah dengan
melibatkan para mitra kerja Komisi
buangan produk yang tidak memenuhi standar aman VII diantaranya adalah Kementerian
terhadap lingkungan. Diantaranya dari sisa kimia yang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK).
tidak terpakai atau sudah kadaluarsa. Menurut Anggota Panja Limbah
dan Lingkungan Hidup Komisi VII DPR
LIMBAH B3 memiliki Dalam menjalankan amanat UU RI Andi Yuliani Paris, UU Nomor 32
sifat diantaranya Nomor 32 Tahun 2009, Panitia Kerja Tahun 2009 beserta turunannya perlu
mudah meledak (Panja) Limbah dan Lingkungan Hidup disosialisasikan secara masif terkait
dan terbakar, Komisi VII DPR RI akhir-akhir ini secara Limbah B3, baik itu pengelolaannya
reaktif, beracun, reguler dan konsisten melakukan maupun dampak pencemaran
menyebabkan infeksi fungsi pengawasan melalui kunjungan- lingkungan kepada pelaku industri.
serta menyebabkan kunjungan kerja serta inspeksi Mengingat untuk saat ini, selain rumah
karat dan lainnya. mendadak (sidak) kepada perusahaan sakit, pabrik-pabrik dan perusahaan
Berbagai jenis industri merupakan salah satu penghasil
Limbah B3 tak Limbah B3.
terasa sudah banyak mencemari dan “Jadi pengelolaan Limbah B3 ini
berdampak pada kerusakan lingkungan. memang perlu sosialisasi, kemudian
Guna melindungi kelangsungan dari sisi pengawasan juga perlu
hidup rakyatnya, pemerintah sudah diawasi secara reguler. Dalam
mengaturnya dalam Undang- hal ini KLHK itu harus aktif turun
Undang (UU) Nomor 32 Tahun untuk membina juga melakukan
2009 tentang Perlindungan penegakan hukum,” terang Andi
dan Pengelolaan Lingkungan saat ditemui Parlementaria
Hidup. Kemudian sebagai beberapa waktu lalu.
turunannya juga diterbitkan Politisi Partai Amanat
Peraturan Pemerintah Nasional (PAN) itu melihat
Nomor 101 Tahun 2014 selama ini KLHK masih
tentang Pengelolaan menyandarkan pada data yang
Limbah B3. diberikan oleh Dinas Lingkungan
Hidup setempat (pemerintah
daerah) atau dari sampel laporan.
Untuk itu pada saat melakukan
pengawasan ke lapangan, ia minta
kepada petugas KLHK untuk
mengambil sampel saat itu juga
guna dilakukan penelitian lebih
lanjut.
“Misalnya saat kita melakukan
pengawasan ke salah satu
pembangkit listrik di Cirebon,
ternyata tidak ada alat yang
mengukur berapa volume air yang
keluar setiap saat, berapa suhunya,
kemudian ada atau tidak limbah B3
yang terkandung dalam air tersebut.
Semua data tersebut seharusnya
dilaporkan secara terukur dan
reguler,” tutur Andi.

ANDI YULIANI PARIS
Anggota Panja Limbah dan Lingkungan Hidup Komisi VII DPR RI
Tidak Ada Ruang

Bagi Pencem ar Limbah

10 PARLEMENTARIA EDISI 169 TH. 2019