Page 23 - MAJALAH 175
P. 23
ANGGARAN
besar sumber pendapatan daerah yang lebih mencerminkan kinerja dalam pengelolaan dana desa.
masih bergantung dari alokasi pemerintah daerah,” ujar Kahar. “Selain itu perlu peningkatan
DAU,” sambung Kahar. Sementara itu untuk Dana Otsus porsi penggunaan dana desa
Selain itu untuk Dana Alokasi dan Dana Tambahan Infrastuktur untuk pemberdayaan masyarakat
Khusus (DAK) tahun 2020 akan (DTI) dalam rangka Otonomi desa dan pengembangan
dialokasikan berdasarkan usulan Khusus akan tetap diarahkan potensi ekonomi desa. Perlu
kebutuhan daerah yang selaras untuk mendanai pembangunan juga memperbaiki pengelolaan
dengan prioritas nasional untuk dan pemeliharaan infrastruktur, dana desa melalui pelatihan
peningkatan dan pemerataan pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembinaan aparat desa,
penyediaan infrastruktur di Aceh Papua dan Papua Barat, peningkatan kompetensi tenaga
pelayanan publik serta menerapkan sesuai amana UU. Namun, untuk pendamping dan penguatan sistem
konvergensi pendanaan antara dana otsus di Papua dan Papua pengawasan,” ujar Kahar.
DAK Fisik, DAK Nonfiisik dan Dana Barat akan lebih diarahkan Selain itu arah kebijakan dana
Desa untyuk kegiatan stunting untuk mendanai pendidikan dan desa juga akan meningkatkan
serta program Indonesia bersih dan kesehatan. kapasitas aparatur dan
sehat. Banggar menekankan agar dana kelembagaan desa serta
Adapun khusus untuk tahun otsus ini digunakan dalam rangka optimalisasi peran pemerintah
2020, Banggar menetapkan DAK meningkatkan kualitas perenca- provinsi, kabupaten dan kota
Fisik terdiri dari tiga jenis yakni: naan dan ketepatan penggunaan dalam pengelolaan dana desa. Dan
DAK Fisik Reguler yang bertujuan di daerah, peningkatan efektivitas perlunya peningkatan akuntabilitas
untuk membantu mendanai pelaksaan serta meningkatkan kinerja pelaksanaan dana desa
kegiatan penyediaan pelayanan akuntabilitas melalui penyaliran melalui penyaluran berdasarkan
dasar sesuai UU No 23 Tahun berdasarkan kinerja pelaksanaan. kinerja dan pemberian insentif atas
2014 dengan target pemenuhuhan Untuk DI Yogyakarta, Banggar kinerja penyaluran.
standar pelayanan minimal dan juga mengarahkan Dana Dalam Panja ini disepakati
kesediaan sarana dan prasarana. Keistimewaan Yogyakarta dengan juga adanya kewajiban antara
DAK Fisik Penugasan yang kebijakan pada meningkatkan anggota Banggar dengan
bertujuan mendukung pencapaian kualitas perencanaan dan ketepatan pemerintah untuk menindaklanjuti
prioritas nasional tahun 2020 penggunaan serta meningkatkan dan mengalokasikan aspirasi
menjadi kewenangan daerah kualitas pelaksanaan pemantauan dari Anggota DPR yang
dengan lingkup kegiatan spesifik dan evaluasi serta mendorong memperjuangkan program
dan lokasi prioritas tertentu percepatan pelaporan atas pelak- pembangunan daerah pemilihan
DAK Fisik Afirmasi yang sanaan kegiatan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi sumpah
bertujuan untuk membantu daerah. jabatan Anggota DPR melalui
percepatan pembangunan mekanisme yang transparan,
infrastruktrur dan pelayanan DANA DESA akuntabel dan tata kelola yang baik
dasar pada lokasi priortasi seperti RAPBN 2020 tetap akan mengang- yang akan dibahas secara lebih
perbatasan, kepulauan dan garkan dana desa yang ditransfer detail dalam pembahasan RUU
percepatan pembangunan di Papua melalui APBN untuk membiayai APBN TA 2020 nantinya.
dan Papua Barat. penyelenggaraan pemerintahan Hasil pembahasan pendahuluan
Untuk tahun 2020 juga, RAPBN desa serta pemberdayaan RAPBN 2020 ini menjadi bahan
tetap diarahkan untuk alokasi masyarakat desa yang ditujukan dasar bagi pemerintah dalam
Dana Insentif Daerah (DID) yang untuk meningkatkan pelayanan menyusun RUU tentang APBN
ditujukan untuk mendorong publik di desa serta mengentaskan 2020 beserta nota keuangannya.
peningkatan pelayanan publik yang kemiskinan. DPR dalam hal ini Badan Anggaran
berkualitas serta menciptaka tata Adapun arah kebijakan dana berupaya mengambil sikap
kelola pemerintahan yang baik. desa yang akan dilakukan yakni strategis dalam setiap pembahasan
“Adapun arah kebijakan DID menyempurnakan kebijakan APBN dengan pemerintah.
antara lain memeprkuat peran pengalokasian dengan tetap Diharapkan dengan sinergi yang
insentif untuk memperbaiki pe- memperhatikan pemerataan dan baik ini akan menghasilkan
ngelolaan TKDD, mendukung kebi- keadilan, memberikan afirmasi kualitas APBN yang sesuai dengan
jakan prioritas nasional dan penye- kepada desa tertinggal serta kebutuhan dan peningkatan
derhanaan dan refocusing kategori memeperhatikan kinerja desa kesejahteraan masyarakat. l hs
TH. 2019 EDISI 175 PARLEMENTARIA 23
