Page 22 - MAJALAH 175

ANGGARAN

Kemudian meningkatkan daya
DPR Bertekad Tingkatkan saing melalui inovasi kemudahan
berusaha tata kelola pemerintahan
Perbaikan Pelayanan dan kebijakan insentif yang
mendukung iklim investasi. Serta
Publik Melalui Dana Desa meningkatkan produktivitas
terutama yang berorientasi ekspor
melalui pengembangan potensi
ekonomi daerah
Panja TKDD ini mengasilkan 2
Badan Anggaran DPR RI (Banggar) berupaya keras untuk unsur penting dalam arah kebi-
menghasilkan kebijakan dana desa dan transfer daerah yang jakan RAPBN 2020 yang meliputi
berorientasi pada perbaikan pelayanan publik di daerah. transfer daerah dan dana desa.

KEBIJAKAN TRANSFER DAERAH
Dalam RAPBN 2020, kebijakan
transfer daerah ini dibagi menjadi
Dana Perimbangan (dana
transfer umum dan dana transfer
khusus), Dana Insentif Daerah,
Dana Otonomi Khusus atau Dana
Tambahan Infrastruktur dalam
rangka Otonomi Khusus dan Dana
Keistimewaan Yogyakarta.
Sehingga dalam penerapannya
diharapkan lebih fokus dan
terstruktur agar memiliki manfaat
lebih di masyarakat. Dalam
pengelolaan Dana Bagi Hasil
(DBH) misalnya, pada tahun 2020
akan diarahkan pada penyaluran
bagi hasil berdasarkan realisasi
penerimaan negara sesuai
dengan kondisi keuangan negara.
“Begitu pun dengan memperluas
penggunaan dana reboisasi untuk
kegiatan rehabilitasi hutan dan
lahan dan mendukung program
Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir. Foto: Azka/Hr
perhutanan sosial serta kegiatan
pemcegahan dan penanggulangan
tas tujuan itu maka Dana Desa tahun 2020 diarahkan kebakaran hutan,” ujar Ketua
Banggar telah untuk mendukung perbaikan Banggar Kahar Muzakir.
merampungkan kualitas layanan publik di daerah Begitupun dengan kebijakan
pembahasan RAPBN dan akselerasi daya saing serta Dana Alokasi Umum (DAU), lanjut
A 2020 melalui Panja mendorong belanja produktif yang Kahar yang diarahkan untuk
Kebijakan Transfer ke Daerah dan dapat meningkatkan aset daerah pemerataan kemampuan keuangan
Dana Desa (TKDD). Panja ini terdiri dengan fokus sebagai berikut: antar daerah dalam rangka
dari 51 anggota Banggar dan 47 Mempercepat penyediaan pelaksanaan desentralisasi dengan
orang dari pemerintah. Panja ini infrastruktur publik dan penguatan arah kebijakan yang bersifat final
telah melakukan rapat pada tanggal kualitas sdm terutama melalui untuk memberikan kepastian
27 Juni hingga 2 Juli 2019. bidang pendidikan kesehatan pendanaan bagi APBD. “Pagu DAU
Adapun secara umum arah air minum perlindungan sosial Nasional dalam APBN bersifat final.
kebijakan transfer ke daerah dan dan konektivitas antar wilayah. Mengingat sampai saat ini sebagian

22 PARLEMENTARIA EDISI 175 TH. 2019