Page 19 - MAJALAH 175

PENGA WASAN

sebaiknya memang perlu dilakukan
evaluasi secara mendalam terhadap
pelaksanaan UTBK. Karena ada UTBK PERSOALANNYA
beberapa kendala yang tak hanya ADALAH BAHWA
dikeluhkan oleh pihak universitas BANYAK SEKOLAH
semata, namun oleh calon
mahasiswa. YANG BELUM PUNYA
"Setelah mendengarkan tadi FASILITAS, TERUS
pemaparan Pak Rektor, semakin KEMUDIAN RANGE-NYA
jelas bahwa penerimaan tahun 2019
ini perlu dilakukan pengkajian secara (KOTA DENGAN DAERAH)
mendasar terhadap penerimaan JUGA SANGAT BESAR.
UTBK. Yang mana UTBK ini berbasis
komputer, sementara di daerah- Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa
daerah ini sarananya kurang.
Jangankan bicara komputer, listrik
kita ketahui hidup mati. Kalau tidak Foto: Jaka/Hr
hidup mati kata Pak Rektor itu
namanya bukan PLN," katanya.
Ia mencontohkan topografi yang
ada di Jambi, terutama di beberapa banyak sekolah-sekolah di daerah Pendidikan Tinggi (Ristekdikti)
kabupaten yang jaraknya jauh dan yang infrastruktur pendidikannya dalam menerapkan sistem UNBK
tidak bisa disamaratakan dengan masih minim. Atas dasar itu, ia kan tidak lah berdiri sendiri
kota. "Misalnya datang dari Kerinci berharap agar penerapan SBMPTN dan harus bekerja sama dengan
ke Jambi, datang dari Muara Sabak yang tahun ini sudah mulai Kementerian Pendidikan dan
ke Jambi, sampai di Jambi mau UTBK memakai sistem UTBK layak untuk Kebudayaan (Kemdikbud). Karena
lampunya mati, kan kasihan kalau dievaluasi. harus ada keberlangsungan atau
harus tengah malam. Jadi sejalan “UTBK persoalannya adalah keberlanjutan dalam sistem
dengan hal itu memang sarana dan bahwa banyak sekolah yang belum pendidikannya.
prasarana perlu lebih dulu disiapkan, punya fasilitas, terus kemudian “Kalau terpisah, ya akhirnya
baru demikian bisa kita lakukan range-nya (kota dengan daerah) jadi masing-masing. Sebelum kan
UTBK ini ke depan," saran politisi juga sangat besar. Ada banyak yang dijadikan ujian pada seleksi
Fraksi Partai Gerindra ini. sekolah-sekolah yang tidak pernah masuk PTN, sebenarnya tidak
Politisi dapil Jambi ini juga belajar komputer, karena memang berhubungan dengan pelajaran
mengkritisi pelaksanaan UTBK, mereka nggak punya (komputer),” di SMA. Ini kan sesuatu yg aneh,
dimana hasil ujian baru diumumkan kata Ledia. seharusnya menjadi satu lineatau
setelah 10 hari. Padahal seharusnya, Ia menambahkan, ketika siswa satu simultan. Jadi anak-anak juga
bila benar-benar berbasis komputer, ingin masuk ke Perguruan Tinggi tidak merasa sia-sia mendapat
hasil ujian bisa dilihat oleh peserta Negeri (PTN) dan diharuskan pelajaran semasa di SMA,”
saat itu juga. "Artinya ada hal- mengikuti UTBK, tentu ini tandasnya.
hal yang harus kita lakukan demi memerlukan pembiasaan. “Ini Selain itu, Ledia
penyempurnaan. Tentu kami bukan sekedar bisa atau tidak, tapi mengungkapkan, standarisasi
Komisi X DPR RI InsyaAllah akan harus dibiasakan penggunaannya mutu pendidikan masih menjadi
melaksanakan Raker dengan (komputer). Karena mereka itu kan pekerjaan rumah yang sangat
Kementerian yang terkait, agar mengerjakan tes dalam tekanan besar bagi Kemdikbud. Dimana
adanya perbaikan ke depan. karena waktu,” tambah politisi fraksi ia menuntuk peran dari Lembaga
pendidikan kita harus menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Penjamin Mutu Pendidikan
terdepan, karena kita ingin SDM Selain itu, Ledia menekankan (LPMP) sebagai perpanjangan
yang berkualitas dan berkeadilan," bahwa kalau dunia pendidikan tangan Kemendikbud di tingkat
ujarnya. di Indonesia belum siap, sistem provinsi agar lebih maksimal serta
Senada dengan Sutan, Anggota UTBK jangan dipaksakan karena diharapkan memiliki standar yang
Komisi X DPR RI Ledia Hanifa akan menjadi problem tersendiri. dijadikan acuan bagi pemerataan
Amaliah mengatakan bahwa masih Kemeterian Riset Teknologi dan pendidikan di Indonesia. l es

TH. 2019 EDISI 175 PARLEMENTARIA 19