Page 21 - MAJALAH 175
P. 21
LEGISLASI
itu dampak yang terjadi apabila banyak aspirasi dari masyarakat penanggulangan kebencanaan.
masyarakat sadar akan bencana yang mengeluhkan tentang “Sehingga koordinasi nantinya
akan berdampak positif bagi masalah komando kepemimpinan akan berjalan lebih cepat.
Indonesia. penanggulangan bencana, Keputusan yang cepat di dalam
Sementara itu, Kepala Pusat sehingga perlu pembahasan lanjut. kondisi krusial dan bersifat final
Studi Kebencanaan Universitas Adang menuturkan bahwa sangat menentukan perubahan
Hasanuddin (Unhas) Adi Maulana upaya perbaikan urusan struktural kondisi daerah terdampak bencana
yang hadir dalam serap aspirasi dimaksudkan untuk mempercepat nantinya, sehingga memang sangat
RUU Penanggulangan Bencana koordinasi penanggulangan dibutuhkan orang-orang yang
mengatakan bencana di Indonesia bencana. tepat,” tutur politisi Partai Keadilan
terjadi bahkan sebelum bencana “Selama ini Kepala Perwakilan Sejahtera (PKS) ini.
itu datang, karena tidak adanya BPBD diduduki oleh Sekretaris Sementara itu, Wakil Ketua
konsep pencegahan yang Daerah. Struktur tersebut yang Baleg Totok Daryanto memastikan
komprehensif. membuat koordinasi menjadi sulit. RUU Penanggulangan Bencana
Ia menerangkan pencegahan Dalam kewenangannya Sekda ini akan mengatur pola kordinasi
atau mitigasi dapat dilakukan yang memimpin, tetapi dari hasil antar lembaga yang terlibat
melalui pemetaan atau lapangan mereka bercerita, saat dalam penanggulangan bencana,
identifikasi resiko bencana terjadi sebuah bencana memang sehingga diharapkan tidak ada lagi
serta meningkatkan people masih membutuhkan suatu penanganan bencana yang masih
awareness terhadap kebencanaan. koordinasi Kementerian dan bersifat sektoral dan terfragmentasi.
“Bagaimana kita Lembaga yang lebih baik,” ucap “Yang terpenting dari RUU ini
meningkatkan people awareness ini Adang. adalah mencerminkan adanya
terlaksana, jika nama Undang- Dalam Pasal 18 UU pelayanan negara yang lebih
Undangnya diubah, menjadi UU Penanggulangan Bencana, sigap terhadap masyarakatnya.
Pencegahan dan Penanggulangan memang tercantum jelas Jadi RUU ini mengharuskan
Bencana. Tidak ada kata terlambat, nomenklaturnya ketika bencana kepada pemerintah atau badan
walaupun kita sudah sedikit terjadi, pelimpahan wewenang penanggulangan nasional daerah
terlambatnya sebenarnya," komando ditujukan pada Sekda untuk menetapkan status bencana
imbuhnya. sebagai pejabat setingkat di selambatnya 3 x 24 jam,” jelas Totok.
bawah Gubernur. Akan tetapi Politisi Fraksi Partai Amanat
KOMANDO PENANGGULANGAN menurut paparan masyarakat Nasional (PAN) ini menjelaskan,
BENCANA PERLU REVISI berdasar apa yang mereka pemerintah daerah maupun pusat
ANGGOTA Badan Legislasi rasakan di lapangan, seharusnya berhak melakukan penetapan
(Baleg) DPR RI Adang Daradjatun kewenangan ini diberikan kepada status darurat bencana. Kendati
menyampaikan bahwa sudah badan yang memahami aturan demikian, status bencana dapat
diubah mengikuti kebutuhan dan
kategorinya.
“Misalnya, status bencana daerah
nanti bisa diubah dengan tingkatan
yang lebih tinggi jika terjadi eskalasi
menjadi bencana nasional. Yang
penting dalam waktu selambat-
lambatnya 3 hari, pemerintah harus
menetapkan status bencana,”
sambungnya.
Selain itu, Panja juga mendorong
pengalokasian anggaran dalam
bentuk dana siap pakai untuk
penanggulangan bencana paling
sedikit 0,5 persen dari APBN atau
APBD. “Artinya, dana itu terus ada
di kas negara maupun pemerintah
daerah,” tandas Totok. l ann/sf
Wakil Ketua Baleg DPR RI Sudiro Asno. Foto: Eno/Hr
TH. 2019 EDISI 175 PARLEMENTARIA 21
