Page 32 - MAJALAH 84

LEGISLASI

Penanganan Konflik Sosial :

Perlu UU Yang Lebih Komprehensif

Dan Integratif

Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
1 Menkokesra, Direktur Kawasan
telah menetapkan Rancangan Undang- Khusus dan Daerah Tertinggal Bap-
Undang tentang Penanganan Konflik So- penas, dan Koalisi anti Kekerasan Ber-
basis Gender) dan satu kali rapat kerja
sial termasuk salah satu RUU yang masuk bersama Mendagri, Kapolri, dan Pang
lima TNI yang diadakan pada tanggal
dalam RUU Prioritas Tahun 2011. 1 Februari 2011.
Anggota Badan Legislasi DPR
dari Fraksi Partai Golkar, Basuki Tja-
haya Purnama mengatakan, berba-
gai ka-sus konflik sosial yang dialami
negeri ini mencerminkan Indonesia
merupakan negara yang amat berpo-
tensi terjadinya konflik sosial. Hal ini
dengan tepat digambarkan dengan
kontur geografi negara kepulauan
yang dihuni oleh ribuan suku dan
hidupnya berbagai macam ideologi
politik yang ada.
Keberagaman dapat diartikan
sebagai sebuah kekayaan dan keinda-
han jika hidup dalam keharmonisan,
akan tetapi menjadi sebuah malape-
taka jika manajemen keberadaan per-
bedaan tidak diatur secara baik dan
tepat.
Konflik sosial memang seha-
rusnya tidak dilihat sekedar dalam
elemen-elemen perbedaaan sosial
yang ada, tetapi dieksplorasi lebih
mendalam yaitu akibat kealpaan kea-
dilan dan dalam-lebarnya jurang ke-
Basuki Tjahaja Purnama, anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Golkar senjangan sosial yang ada di tengah
UU ini sekarang masih diba- oleh tenaga ahli Baleg pada tanggal masyarakat.
has di Badan Legislasi DPR 13 Januari 2011, dan hingga saat ini Permasalahan kesenjangan so-
RI, dan direncanakan pada Baleg telah melakukan Rapat Dengar sial dan ketidakadilan ‘kue pembangu-
Rmasa Persidangan IV Tahun Pendapat Umum sebanyak tiga kali nan’ di tiap wilayah inilah yang kerap
Sidang 2010-2011 dapat diajukan di (17 Januari 2011 dengan Gatot Wibo- disinyalir sebagai trigger perpecahan
Sidang Paripurna DPR untuk Pengam- wo, Lambang Trijono, dan Muhammad negara dengan bentuk patologisnya
bilan Keputusan menjadi usul inisitaif Marzuki), (26 Januari 2011 dengan ialah konflik sosial. Bagi negara, kon-
DPR RI. Aliansi Masyarakat Adat, Hotman Sia- flik sosial merupakan ‘force’ yang
Draft RUU Penanganan Konflik haan, dan Thamrin Amal Tamagola), negatif dan demi ketertiban umum
Sosial (PKS) mulai dipresentasikan dan (16 Februari 2011 dengan Deputi wajib ditindak bahkan dengan cara-

32 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |