Page 33 - MAJALAH 84
P. 33
cara represif yang kerap menafikan tal dalam masyarakat, seperti kasus nagement penanganan konflik sosial
konsep humanisme. konflik sosial Banjarmasin, Jakarta, Si- tidak dilakukan dalam satu payung
Sedangkan bagi beberapa kaum tubondo, Tasikmalaya, Poso, Ambon, hukum yang komprehensif dan holis-
marxisme dan ilmuwan sosial lainnya, Pilkada Maluku 2007 hingga kasus tik.
konflik merupakan mekanisme sosial Ciketing dan Pasuruan. Contoh, TAP MPR No. IV ten-
untuk menciptakan dunia tanpa kelas. Menurut Basuki, berbagai pera- tang Garis-Garis Besar Haluan Negara
Konflik merupakan cara untuk mencari turan pun baik dengan jenis TAP MPR 1999-2004, TAP MPR No.V/MPR/2000
format keadilan dan menutup jurang (meski sudah tidak dimasukkan dalam tentang Peningkatan Persatuan dan
kesenjangan sosial. Sehingga manu- hierarki peraturan perundang-unda- Kesatuan Bangsa, TAP MPR No. X/
sia beserta kelompoknya hingga ta- ngan) maupun dengan jenis undang- MPR/2001. jo. TAP MPR NO. VI/
hap negara harus dapat bersahabat undang serta peraturan menteri, ma- MPR/2002 tentang Rekomendasi Ke-
dengan konflik. Akan tetapi, konflik
tanpa katup pengaman dan manage-
ment yang baik akan membawa chaos
di tengah masyarakat. Oleh karenanya,
negara harus dapat mengelola konflik
untuk kemajuan bangsa.
Basuki menambahkan, Peraturan
Presiden No. 7 Tahun 2005 yang me-
lukiskan RPJMN pemerintah, sangat
menggaris bawahi Indonesia yang ru-
kun, bersatu, aman dan damai. Akan
tetapi, alih-alih membangun sebuah
tipologi penanganan konflik sosi-
al secara konstruktif, sistematis dan
komprehensif, pemerintah melaku-
kan pendekatan penanganan konflik
sosial dengan cara-cara militeristik/
represif.
Cara penanganan konflik yang
militeristik ini tidak hanya bagi konflik
vertikal yang ingin memisahkan diri
dari NKRI (gerakan-gerakan separa-
tis) tetapi juga pada konflik horizon- Rapat Baleg DPR saat membahas RUU Penanganan konflik sosial
| PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 33
