Page 35 - MAJALAH 84
P. 35
harmonis/dinkron, baik secara vertikal penanganan konflik. dari sistem penanggulangan ben-
maupun horizontal. Oleh karena itu, salah satu ma- cana, dengan menempatkan konflik
Dari perspektif kelembagaan teri penting dalam RUU Penanganan sebagai salah satu jenis bencana yaitu
(struktur) DPR dan DPRD belum mem- Konflik adalah pengaturan mengenai bencana sosial.
berikan kontribusi yang kuat dalam pengerahan tugas perbantuan TNI Kelemahan utama dari UUPB
penanganan konflik melalui bentuk kepada POLRI dalam penghentian adalah tidak secara konsisten meng-
regulasi yang menjadi kewenangan- konflik kekerasan, institusi Negara atur mengenai penanganan ber-bagai
nya, maupun melalui kebijakan ang- yang berhak menyatakan (declare) jenis bencana yang dimaksudkan da-
garan melalui sistem APBN dan APBD. bahwa diperlukan peran TNI dalam lam undang-undang tersebut. Konflik
Sebagian peraturan dikeluarkan dalam membantu tugas POLRI dalam ranah atau bencana sosial merupakan salah
keputusan Presiden, Gubernur, dan keamanan negara, aturan yang jelas satu substansi yang tidak dirumus-
Bupati/Walikota. Sementara pada ta- tentang skala besaran konflik. kan dengan tepat dan komprehen-
hap proses penegakan hukum, kapa- Melihat kajian dan analisis dari sif. Terjadi pemahaman yang keliru
sitas anggota POLRI, intelijen Negara berbagai peraturan perundang-un- mengenai konflik dalam UUPB. Hal
dan Jaksa dalam melacak, menemu- dangan yang ada, kebutuhan ter- ini disebabkan oleh paradigma yang
kan para pelaku atau aktor intelektual hadap peraturan perundang-unda- digunakan dalam UUPB lebih didomi-
tindakan kerusuhan belum optimal. ngan yang lebih komprehensif dan nasi oleh paradigma penanga-nan
Hal penting lainnya terkait de- integratif, Pemerintah Indonesia pada bencana alam, serta mengabaikan
ngan peraturan perundang-undangan awal 2005 melalui inisiatif DPR me- perbedaan karakteristik bencana alam
yang ada adalah, dalam tahap saat ter- ngajukan Rancangan Undang-Un- dan konflik.
jadi konflik khususnya pada kegiatan dang tentang Penanggulangan Ben- Pengaturan yang demikian,
penghentian konflik kekerasan, un- cana (UUPB) yang kemudian disahkan dikuatirkan akan mengakibatkan
dang-undang yang ada saat ini masih menjadi Undang-undang nomor 24 tidak efektifnya UUPB dalam tataran
belum jelas mengatur tentang tugas, Tahun 2007 tentang Penanggulangan pelaksanaan atau implementasinya.
tanggungjawab dan kewenangan dua Bencana. Oleh karena itu pilihan penguatan
institusi pertahanan dan keamananan Dalam undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan pe-
negara yaitu TNI dan POLRI dalam penanganan konflik menjadi bagian nanganan konflik dalam bentuk UU
semakin kuat menempatkan UU Pe-
nanganan Konflik menjadi lex spe-
cialis dari penanggulangan bencana
yang diatur dalam UU Nomor 24 Ta-
hun 2007.
Argumentasi Pentingnya
UU PKS
Untuk itu, ada tiga argumentasi
pentingnya RUU Penanganan Kon-
flik Sosial, yaitu argumentasi filosofis,
argumentasi sosiologis dan argumen-
tasi yuridis.
Argumentasi Filosofis berkaitan
dengan pertama, jaminan tetap ek-
sisnya cita-cita pembentukan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, mewu-
judkan persatuan dan kesatuan bang-
sa, tanpa diganggu akibat perbedaan
pendapat atau konflik yang terjadi di-
antar kelompok dan golongan.
Ke dua, tujuan dari Negara Ke-
satuan Republik Indonesia adalah me-
lindungi segenap bangsa Indonesia
yang terdiri dari beragam suku bang-
sa, agama dan budaya dan seluruh
34 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 35
35
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
34 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
1
Edisi 84
ARLEMENT
P
