Page 40 - MAJALAH 84

LEGISLASI

RUU Intelijen Persempit

Gerakan Teroris

domannya adalah tidak melanggar
Maraknya ancaman bom yang akhir-akhir beredar
hak azasi manusia (HAM), tidak me-
menyebabkan teror di masyarakat yang mengkibatkan langgar demokrasi dan azas legalitas.
ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang berlebihan dan “Dalam pembahasan RUU Inteli-
berakhir dengan rasa tidak percaya kepada pemerintah. jen, kami menyertakan Menteri Per-
tahanan, Menteri Hukum dan HAM,
serta Badan Intelijen Negara (BIN)
agar semua dapat terkoordinasikan
dan nantinya tidak ada pihak mana-
pun yang merasa dirugikan dan yang
terpenting adalah demi keamanan
negara,”terangnya.
Sejak awal proses penggodokan
RUU Intelijen ini memunculkan pro
dan kontra di masyarakat, terutama
seperti LSM, akademisi dan tokoh
masyarakat. Mereka menyuarakan
kegelisahan atas poin-poin kewena-
Internet ngan yang akan berpotensi melang-
gar privasi serta hak azasi manusia
(HAM).
Salim mengatakan, mereka
melakukan pembahasan RUU Inteli-
jen secara komprehensif dan obyek-
tif untuk dapat menghasilkan produk
Anggota Densus 88 saat melakukan penyergapan disalah satu tempat persembunyian teroris

ncaman tersebut menimbul- hukum untuk pengaturan organisasi,
kan banyak pertanyaan di ma- kegiatan, dan produk intelijen. Hanya
Asyarakat, mengapa intelijen kita saja maksud baik tersebut tidak cu-
dapat sedemikian lemahnya sehingga kup jika tanpa disertai dengan upaya
terdapat celah yang dapat dimanfaat- menjaga nilai-nilai demokrasi di Indo-
kan teroris untuk menebar ketakutan, nesia.
mengadu domba, dan bahkan dapat RUU Intelijen ini muncul atas usul
membuat masyarakat menjadi tidak inisiatif DPR, “RUU Intelijen diusulkan
percaya terhadap pemerintah. oleh Komisi I pada tanggal 17 Maret
Untuk mempersempit gerakan untuk dibahas bersama pemerin-
terorisme, pemerintah melakukan tah, RUU ini diharapkan dapat mem-
berbagai upaya, salah satunya adalah perkuat fungsi serta memperjelas kerja
menyusun Rancangan Undang-Un- intelijen agar tidak bias yang selama
dang (RUU) Intelijen, yang diharapkan ini hanya menimbulkan ketakutan ke-
akan memperkuat kewenangan inteli- pada masyarakat,” ujar Salim Mengga
jen sebagai salah satu unsur untuk (F-PD), Anggota DPR RI Komisi I.
dapat mencegah gerakan terorisme. Salim menuturkan, dalam mem-
RUU Intelijen dimaksudkan un- bahas RUU Intelijen, Komisi I berpe-
tuk membangun intelijen yang kuat, gang pada dua prinsip kehati-hatian
disertai dengan memberi landasan dan prudential. Sementara untuk pe- Rapat RUU Intelijen Komisi I DPR

41

40 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 41
ARIA |
TH. XLII, 201 |
40 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
|
Edisi 84
1
ARLEMENT
P