Page 41 - MAJALAH 84
P. 41
undang-undang yang bisa mengako- tikan bahwa langkah-langkah yang diberlangsungkan di banyak negara,
modasi seluruh persoalan tersebut. diambil intelijen itu sudah sesuai hu- termasuk Amerika Serikat, Inggris,
“Kami berharap, pembahasan RUU In- kum, dan bukannya malah melakukan dan juga Kanada yang terkenal de-
telijen ini tidak di intervensi dari pihak pelanggaran hukum,”tegas Salim. mokratis. Karenanya demi kepenting-
mana pun, sehingga bisa melahirkan Sementara itu, Yahya Sacawiria an negara yang lebih besar ia minta
UU yang komprehensif dan obyektif,” (F-PD), Anggota DPR RI Komisi dalam agar RUU tersebut dapat disyahkan.
katanya. kesempatan yang sama menambah- Hal tersebut bisa saja dilakukan
Menurut dia, kebutuhan inteli- kan, kekhawatiran yang muncul di oleh aparat, Yahya mengatakan, asal-
jen negara tidak hanya sebatas pada masyarakat terhadap potensi ter- kan untuk kepentingan penyelidikan
persoalan gerakan radikalisme dan jadinya tindakan kekerasan dan ke- dan sudah dikeluarkan surat izin-
isu yang berkembang saat ini seperti sewenang-wenangan oleh aparat me- nya. Tidak semata-mata, seenaknya
te-ror bom dan gerakan organisasi mang wajar, tetapi ia yakin munculnya menyadap telepon orang lain yang
yang sangat santer dibicarakan di RUU Intelijen ini semata-mata adalah nantinya akan mengganggu privasi
masyarakat, yakni gerakan Negara untuk mengatur dan mengontrol tin- seseorang dan melanggar Hak Azasi
Islam Indonesia (NII), tetapi untuk ke- dakan kesewenang-wenangan aparat. Manusia.
butuhan intelijen negara secara me- “UU Intelijen yang diinisyasi oleh ”Bila nantinya dalam operasi in-
nyeluruh dan jangka panjang. DPR ini nantinya tidak akan seperti in- telijen terjadi pelanggaran hak azasi
Hingga saat ini masih ada be- telijen pada masa lalu yang pada saat manusia, jelas itu merupakan teror
berapa daftar inventarisasi masalah melakukan penangkapan dilakukan baru bagi rakyat dan kemanusiaan,
(DIM) yang masih menjadi persoalan atas dasar subjektivitas penguasa, bu- karena rakyat tidak akan merasa nya-
dan sedang dicari solusi terbaik, seper kan karena kebutuhan penyelidikan. man lagi tinggal di negeri ini dan akan
ti persoalan penangkapan, intersepsi Dengan adanya RUU Intelijen, aparat selalu merasa diawasi, dan juga tidak
atau penyadapan dan pemeriksaan intelijen akan mendapatkan payung menutup kemungkinan akan menim-
intensif (7x24 jam). hukum saat bekerja,”terangnya. bulkan permasalahan-permasalahaan
“Persoalan kewenangan yang Seperti diketahui dalam RUU yang baru,”ujarnya.
diusulkan pemerintah dalam DIM Intelijen diwacanakan, Badan Inteli- Latar belakang sejarah kerja inteli-
mengenai penangkapan, penyadapan jen Negara (BIN) juga diperkenankan jen kita memang suram dari perspektif
dan pemeriksaan intensif, perlu dia- menyadap telepon, termasuk akun HAM. Sejak tahun 70-an masyarakat
tur secara jelas. Lagipula, saat inteli- jejaring sosial seperti Facebook dan menilai intelijen sebagai penebar an-
jen melakukan kewenangan itu, mesti Twitter, tanpa harus ada izin dari pe- caman, penebar ketakutan, sehingga
didampingi oleh aparat penegak hu- ngadilan. Kepala BIN Sutanto berala- jangan sampai dengan munculnya UU
kum. Hal ini dilakukan untuk memas- san penyadapan seperti itu sudah Intelijen akan menambah draft kinerja
intelijen yang suram tetapi seharusnya
memperbaiki sejarah kerja intelijen
tersebut. ”Sehingga imej bahwa ke-
beradaan intelijen selama ini sebagai
alat kekuatan politik bagi penguasa
dapat terhapuskan,”tegas Yahya.
Mengenai target penyelesaian
RUU Intelijen, Salim mengatakan, pe-
nyusunan RUU ini memang diharap-
kan dapat segera diselesaikan, tetapi
tidak terpatok pada target penyele-
saian, yang terpenting kami bersama
pemerintah dapat menyelesaikannya
dengan baik tanpa ada intervensi dan
UU ini nantinya lahir dengan kompre-
hensif dan obyektif.
Terakhir, mereka mengharapkan
agar rumusan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Intelijen menjadi un-
dang-undang yang sempurna, sehing-
ga dapat diterima seluruh kalangan
Rapat RUU Intelijen Komisi I DPR Anggota Komisi I DPR, Yahya Sacawiria masyarakat dan pemerintah.(ra)
40 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 41
41
TH. XLII, 201 |
ARIA |
40 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
|
1
P
ARLEMENT
Edisi 84
