Page 42 - MAJALAH 84

PROFIL

Kemandirian Bangsa

Ditentukan Oleh Kemandirian

Industrinnya

Figur sebagai seorang pemimpin yang dinilai mampu berdiri Sebagai seorang anggota legis-
di atas semua golongan sosial, ekonomi, maupun politik dan latif yang duduk di Komisi VI DPR RI
bertekad mengabdi kepada masyarakat serta memperjuang- yang merupakan bidang ekonomi
yang membawahi Kementerian Perin-
kan kesejahteraan rakyat adalah DR. Ir. Nurdin Tampubolon
dustrian, Kementerian Perdagangan,
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Hati Nurani Kementerian Badan Usaha Milik Nega-
Rakyat (Hanura). ra (BUMN), Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah (UKM),
dan Kementerian Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM), Nurdin
ingin memperjuangkan bagaimana
kemandirian daripada bangsa yang
ditunjang kemandirian industri-indus-
tri dapat menghasilkan suatu produk
yang berdaya saing di pasar global.
Menurutnya dengan adanya
produk yang berdaya saing di pasar
global, akan mendatangkan devisa
bagi negara yaitu melalui ekspor, dan
kita tidak akan menjadi pasar bagi in-
dustri negara lain.
“Kami termasuk saya sendiri di
Komisi VI DPR RI ingin memperjuang-
kan bagaimana kemandirian daripada
industri kita yaitu tentunya BUMN
yang merupakan penggerak UKM,”
terang Nurdin.
Dia menyatakan bahwa keman-
dirian suatu bangsa sangat ditentukan
oleh kemandirian daripada industri-
nya. Karena yang akan bersaing head
to head adalah produknya.
“Saya menginginkan bahwa per-
industrian kita itu harus berdaya sa-
ing dengan industri-industri minimal
DR. Ir. Nurdin Tampubolon di Asia. Jadi perdagangan kita harus
betul-betul bisa menjual produk-
produk buatan kita di pasar global,
ria kelahiran Desa Siabal-abal, bisnis sebagai pengusaha, merambah bukan sebaliknya Indonesia menjadi
Tanah Jawa, Kabupaten Si- ke dunia politik dengan tekad ingin pasar bagi industri-industri asing,”
Pmalungun, Sumatera Utara 29 berjuang dan mengabdi demi mense- paparnya.
Desember 1954 ini setelah sukses ber- jahterakan rakyat. BUMN sebagai soko guru dari-

43

42 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 43
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
42 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
1

ARLEMENT
P
Edisi 84