Page 38 - MAJALAH 84

LEGISLASI

Revisi UU Komisi Yudisial
Memperkuat KY Berarti juga

Memperkuat MA memperkuat KY dengan memperkuat

kewenangannya. Penyadapan itu sa-
lah satu instrumen, baca dokumen
itu instrumen, iya kan. Dalam rangka
Salah satu cita-cita besar reformasi adalah memperkuat penguatan komisi yudisial karena
sistem yudisial di negara ini. Semua beranjak dari fakta pera- praktek suap menyuap dalam proses
dilan selama era orde baru, hakim menyalahgunakan kewena- peradilan itu sangat kuat,” tegasnya.
ngannya. Dalam konteks itulah UUD 1945 diamandemen dan Benny K Harman menambahkan
hal lain yang menurutnya penting
mengamanatkan lahirnya lembaga otonom setingkat lembaga
menjadi perhatian dalam proses re-
negara yang diberi nama Komisi Yudisial.
visi adalah kewenangan komisioner
KY dalam memberikan sanksi kepada
hakim yang terbukti tidak menjalan-
kan amanah dengan benar. Selama
ini setiap output pemeriksaan terha-
dap hakim yang diduga bermasalah
berupa rekomendasi yang disampai-
kan kepada MA. Walaupun dalam
pemeriksaan KY hakim bersangkutan
dinyatakan terbukti menyimpang, MA
lewat majelis kehormatannya meng-
abaikan keputusan tersebut.
“Majelis Kehormatan hakim itu
tidak perlu lagi, bubarkan saja. Maje-
lis kehormatan itu ya KY itu. Kok bikin
lagi majelis kehormatan, lucu to. Lalu
ngapain kita bikin KY kalau dibikin lagi
majelis kehormatan. Itu sama saja KY
menyerahkan sebagian kewenangan-
nya kepada MA, melanggar uu itu,”
tandas wakil rakyat dari dapil NTT I
Ketua Komisi III DPR, Benny K. Harman
ini.
Keputusan membentuk KY itu- yang merupakan usul inisiatif DPR Menurutnya sejak era lalu maje-
kan politik pengawasan ter- harus fokus pada upaya penguatan lis kehormatan hakim sudah pernah
hadap kekuasaan kehakiman, kewenangan Komisi Yudisial. “Tapi dibentuk namun faktanya mereka ti-
yaitu Mahkamah Agung. Kalau harus diingat penguatan itu bukan se- dak dapat bekerja dengan baik, itulah
“tidak begitu apa kerjanya KY mata-mata untuk KY saja tetapi juga sebabnya muncul terobosan politik
ini dimasukkan dalam konstitusi, kalau akan berpengaruh pada penguatan memetamorfosa majelis kehormatan
hanya sekedar seleksi hakim mending Mahkamah Agung yang saat ini juga itu menjadi KY. Setelah terbentuk ia
bikin panitia aja kayak pemilihan ang- sedang kita lakukan,” tambah politisi mempertanyakan kenapa harus mem-
gota KPK itu,” kata Ketua Komisi III, Partai Demokrat ini. bentuk majelis kehormatan hakim
Benny K. Harman saat ditanya tentang Jadi kalau dalam proses revisi lagi. Baginya apabila keputusan ha-
revisi UU nomor 22 tahun 2004 ten- muncul usulan memberikan kewena- sil pemeriksaan KY hanya berbentuk
tang Komisi Yudisial di Gedung DPR ngan penyadapan kepada KY harus rekomendasi, institusi ini lebih baik
RI, Senayan Jakarta. dilihat dalam kerangka apakah itu ditiadakan. “Misalkan KY menemukan
Benang merah alasan pemben- akan memperkuat para komisioner ada hakim melakukan malpraktek dan
tukan KY ini harus benar-benar di- yang berjumlah 7 orang. Bagi Benny berdasarkan hasil pemeriksaan ter-
pahami sehingga proses revisi UU jawabannya adalah iya. “Kita ingin bukti, kemudian mengusulkan supaya

39

38 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 39
ARIA |
TH. XLII, 201 |
38 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
|
Edisi 84
1
ARLEMENT
P