Page 34 - MAJALAH 84
P. 34
LEGISLASI
tang Mobilisasi dan Demobilisasi, UU
No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat
Terlatih, UU No. 34 Tahun 2004 ten-
tang Tentara Nasional Indonesia (TNI),
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perta-
hanan Negara, UU No. 6 Tahun 1975
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kesejahteraan, UU No. 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Peme-
rintah daerah, UU No. 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia
dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang
Anti Terorisme.
Kajian dan analisis terhadap ber-
bagai peraturan perundang-unda-
ngan tersebut menggambarkan hal-
hal yaitu, beberapa undang-undang
yang terkait dengan penanganan
konflik mengedepankan ego sekto-
ral, sehingga dalam implementasinya
masing-masing departemen dan Pe-
merintah Daerah berjalan sendiri-
Rapat Baleg DPR saat membahas RUU Penanganan konflik sosial
sendiri. Sehingga tidak menggambar-
pada Pimpinan Lembaga-Lembaga tersebut dapat diungsikan di tempat kan suatu manajemen konflik yang
Negara, yang salah satu rekomenda- yang sama. Berbeda dengan pena- terkoordinasi dan integratif.
sinya berkaitan dengan upaya pence- nganan konflik sosial, setelah terjadi Undang-undang yang ada, di
gahan konflik di Indonesia, tumpang konflik, orang-orang yang terlibat samping bersifat sektoral, belum me-
tindih peran TNI dan POLRI saat ter- konflik itu belum tentu bisa balik ke netapkan secara jelas dan kompre-
jadi konflik, tidak jelasnya konflik se- kampung yang sama. hensif mengenai tindakan-tindakan
bagai bencana sosial dalam Undang- Penyusunan RUU Penanganan serta tahap-tahap dalam penanga-
Undang Penanggulangan Bencana konflik Sosial dilakukan dengan nan konflik, baik dalam rangka upaya
(UUPB), dan lain-lain. “Dalam hal ini melakukan analisis sinkronisasi dan pencegahan (preventif), maupun pen-
menunjukkan pemerintah belum harmonisasi dengan berbagai Un- anganan pada saat dan sesudah konf-
memiliki desain besar penanganan dang-Undang terkait dalam pena- lik (recovery). Karakter yang muncul
konflik sosial,” kata Basuki. nganan konflik sosial. Beberapa dari dalam setiap peraturan tersebut ada-
hukum positif yang erat kaitannya lah tindakan yang bersifat reaktif, se-
bahkan menjadi dasar dan acuan bagi hingga belum merupakan suatu kebi-
Desakan LSM penanganan konflik sosial adalah Un- jakan yang sistematis dan terukur.
Basuki menambahkan, usulan dang-undang No. 32/2004 tentang Selain itu, sebagian besar pera-
RUU ini muncul karena adanya de- Pemerintahan Daerah dan Undang- turan yang ada bersifat operasional,
sakan kuat dari beberapa LSM yang Undang No.33/2004 tentang Perim- tanpa satu payung hukum yang kuat.
menginginkan adanya UU khusus bangan Keuangan Pusat dan Daerah, Langkah-langkah yang diambil hanya
yang menangani masalah konflik so- UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem didasarkan pada kebijakan lembaga
sial. RUU ini sebetulnya sudah ramai Perencanaan Pembangunan Nasional, eksekutif (pemerintah), baik Pemerin-
dibahas pada DPR periode sebelum- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepoli- tah Pusat maupun Daerah.
nya (periode 2004-2009), namun RUU sian Negara Republik Indonesia (POL- Akibat dari pengaturan yang de-
ini belum berhasil dituntaskan. RI) berkaitan dengan tugas-tugas in- mikian, maka dalam pelaksanaannya
Selama ini, konflik sosial dika- telijen dan tugas-tugas POLRI dalam ada keraguan masing-masing institusi
tegorikan semacam bencana, padahal rangka bimbingan masyarakat. karena setiap institusi mengacu ke-
penanganan bencana dengan pena- Selain itu, UU No. 24 Tahun 2007 pada undang-undang yang berbeda.
nganan konflik sosial sangat berbeda. tentang Penanggulangan Bencana, Kondisi ini menggambarkan suatu
Kalau penanganan bencana sete- UU No. 23/Prp/1959 tentang Keadaan peraturan perundang-undangan yang
lah terjadi bencana, korban bencana Bahaya, UU No. 27 Tahuhn 1997 ten- saling bertentangan, tidak konsisten/
35
34 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 35
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
34 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
1
Edisi 84
ARLEMENT
P
