Page 37 - MAJALAH 84
P. 37
nganan konflik sosial dilakukan de- telah diundangkan, RUU Keamanan harus ada bab khusus yang meng-
ngan tiga cara (preventif atau sebe- Negara yang mengatur permasalahan atur tentang sanksi dalam hal penya-
lum, saat konflik, dan recovery atau yang ada dalam RUU PKS harus diha- lahgunaan pembiayaan penanganan
pasca konflik), perlu dipikirkan cara pus karena dapat menciptakan tum- konflik.
penanganan dengan pemberian in- pang tindih pengaturan. Basuki berharap, RUU ini dapat
sentif bagi komunitas yang berhasil Poin penting lainnya yang perlu segera dibahas di tingkat selanjutnya
menjaga ke-tertiban dan keharmon- menjadi perhatian bersama, pemu- dan dengan adanya UU ini betul-be-
isan.
Penanganan konflik dalam ta-
hap preventif salah satunya dilaku-
kan dengan mengembangkan sistem
peringatan dini (BAB III Bagian Kelima
Pasal 9), jika dilihat sistem peringatan
dini ini (pemberitahuan yang sangat
intense oleh media dan pemerintah)
dapat menimbulkan keresahan yang
berlebihan bagi masyarakat, terutama
karakteristik masyarakat Indonesia
yang ‘latah’, contoh kasus bunuh diri
dengan melompat dari ketinggian,
dan lain-lain.
Selain itu, dalam tahap preventif
ini, Pasal 10 huruf e yang menyebut-
kan memanfaatkan dan meningkat-
kan peran intelijen, masyarakat harus
cermat memaknainya, jangan sam-
pai pola ‘petrus’ penembak miste-
rius pada zaman orba dapat terulang
kembali hanya demi nama ‘ketertiban
umum’. lihan pasca konflik yang terdiri dari tul bisa mencegah konflik, mencegah
Mengenai Penanganan Konflik rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekon- penumpukan mesiu-mesiu. Karena
Sosial pada saat terjadi atau dalam struksi dilakukan secara pranata adat sebetulnya kita dapat membaca satu
draft RUU PKS digunakan terminologi dan KPKS (Komisi Penyelesaian Kon- daerah satu hari bisa terjadi konflik
‘penghentian konflik’, dilakukan mela- flik Sosial). Dalam hal ini RUU PKS atau tidak.
lui ‘bantuan pengerahan sumber daya cukup baik untuk seminimal mungkin Sebetulnya kalau tidak ada me-
TNI’, perlu secara tegas diatur meka- melibatkan polisi dan pengadilan da- siu di dalam tabung, mau sumbunya
nisme peran POLRI dan TNI. Kapan lam pasca dan penyelesaian konflik. berapa pendek, mau korek api berapa
TNI ‘turun’ kapan hanya POLRI yang Pranata adat, tokoh agama, tokoh pun, tidak akan pernah meledak. Me-
berperan? masyarakat dilibatkan secara penuh siu itu tidak mungkin terisi langsung.
Pasal 30 draft RUU PKS menye- untuk pemulihan keadaan pasca Diibaratkan balita yang kegemukan,
butkan POLRI ‘dalam status keadaan konflik. Akan tetapi, perlu dilihat se- tidak mungkin balita itu langsung ge-
konflik dapat meminta bantuan TNI’, cara seksama jangan sampai KPKS ini muk, pasti melalui proses timbunan
kata ‘dapat’ dalam pasal ini bersifat merupakan mekanisme penyelesaian lemak yang bertumpuk-tumpuk.
fakultatif atau tidak imperatif. Hal masalah konflik dengan membuat Mesiu-mesiu itu bisa juga datang
ini tentu saja dapat menimbulkan masalah baru seperti halnya FKUB dari pejabat, aparat atau oknum yang
pengertian berbeda pada saat ber- (Forum Kerukunan Umat Beragama) dapat memicu timbulnya konflik. Jadi,
lakunya. Sampai saat ini pemerintah yang tidak dapat menciptakan keru- UU ini juga tidak dapat berjalan mak-
masih menyusun RUU Keamanan kunan antar umat beragama. simal kalau aparat mentalnya masih
Negara yang disebut senada dan se- Hal terakhir yang perlu digaris primodial.
bangun dengan RUU PKS meskipun bawahi ialah mengenai pembiayaan Terjadinya konflik ini sebetulnya
dengan pendekatan militeristik, di- penanganan konflik. Sudah rahasia dapat diantisipasi dan dapat dicegah
harapkan kedepannya, jika RUU PKS umum pembiayaan penanggulangan dan dengan hadirnya UU ini diharap-
telah selesai dibahas dan disetujui bencana dapat dimanipulasi oleh para kan dapat mencegah timbulnya kon-
bersama dengan pemerintah serta mafia bencana. Oleh karenanyam flik tersebut. (tt)
37
36 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 37
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
36 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
1
Edisi 84
ARLEMENT
P
