Page 39 - MAJALAH 84

Rapat Panja RUU KY
hakim tersebut dipecat. Nah selanjut- diri,” ujarnya. dalam pemanggilan hakim saat ini
nya usulan pemecatan kemudian dini- Dalam revisi juga ada peneka- masih lemah. Para hakim yang berada
lai lagi oleh MA, apakah benar atau ti- nan KY dapat menjalin kerjasama de- di bawah naungan Mahkamah Agung
dak. Lha untuk apa itu..,” imbuhnya. ngan lembaga lain atau lembaga non kerap mangkir dari panggilan peme-
Bicara pada kesempatan berbeda penegak hukum dalam rangka pelak- riksaan. Sementara itu Wakil Ketua KY
Tjatur Sapto Edi, Ketua Panja Peruba- sanaan tugas. Misalnya apabila dite- Imam Anshori Saleh menambahkan
han atas UU no. 22 tahun 2004 ten- mukan bukti pendahuluan seorang penting pula dalam revisi mengako-
tang Komisi Yudisial menyebut proses hakim menerima kiriman uang di modir kewenangan untuk memeriksa
pembahasan bersama pemerintah rekeningnya dalam jumlah yang men- hakim di Mahkamah Konstitusi. Ke-
memasuki pasal-pasal penting. Ke- curigakan, KY dapat bekerja sama de- wenangan ini pernah dimiliki namun
wenangan menyadap, sanksi apabila ngan PPATK. dianulir MK dalam uji materi tahun
hakim terbukti melanggar kode etik, Politisi Partai Amanat Nasional 2006 lalu.
kewajiban Komisi Yudisial menjadi ini menekankan peran KY dalam me- Menanggapi hal itu, Ketua DPR
perdebatan sengit peserta sidang. ngawal hakim mulai dari tingkat rek- RI Marzuki Alie berjanji akan meng-
Terkait usulan memberi kewenangan rutmen sangat menentukan. “RUU KY komunikasikan hal tersebut dengan
menyadap menurut Tjatur penolakan diharapkan dapat memperbaiki sistem Komisi III. Marzuki menyatakan sepa-
yang cukup kuat datang dari peme- rekrutmen dan promosi hakim agung kat dengan penambahan kewenangan
rintah dan Mahkamah Agung. Usulan dan tenaga teknis lain yang lebih KY terutama dalam memberi sanksi
tersebut menurutnya sementara di- transparan, partisipasif, ketat, objek- kepada hakim yang bermasalah.
pending. tif, akuntabel, dan tidak diskriminatif,” Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi
Terkait usulan memberikan ke- ujarnya. Santoso menilai, pengawasan ter-
wenangan pemanggilan paksa menu- Sementara itu dalam pertemuan hadap para hakim konstitusi saat ini
rut Tjatur telah disepakati tidak perlu konsultasi pimpinan KY dengan pim- memang perlu dilakukan. “Kita ge-
diberikan kepada KY. Alasannya lang- pinan DPR aspirasi soal penguatan lisah MK kok begini. Pemikiran 560
kah tersebut terkait upaya penegakan kewenangan dan percepatan penye- anggota DPR ditambah Presiden
hukum pro yustisia, sedangkan KY lesaian revisi mengemuka. ““Dengan dan anggota kabinetnya bisa diveto
hanya menyangkut etik. Ia menjelas- ekspektasi besar tetapi kewenangan 9 orang. Tapi kita tidak bisa apa-apa
kan proses pemeriksaan dapat berja- yang dimiliki limitatif, kami berharap karena undang-undang mengatur
lan tanpa kehadiran hakim terperiksa. pimpinan Dewan berkenan memper- begitu. Apakah kita meletakan ha-
Fokusnya melakukan pengumpulan cepat penyempurnaan UU 22/2004. kim MK seperti dewa yang tidak bisa
bukti-bukti dan keterangan dari pi- Itu sangat kami harapkan,” kata Ketua ditembus?” Karena itulah, Priyo juga
hak-pihak terkait. “Kalau hakim tidak KY Eman Suparman usai pertemuan di memandang penting mencantumkan
datang dalam pemeriksaan, salah Gedung DPR RI, Senayan Jakarta. wewenang tersebut dalam undang-
sendiri berarti tidak bisa membela Ia mengeluhkan kewenangan KY undang KY. (iky)

38 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 | 39
39

38 | PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 84 TH. XLII, 2011 |
|
TH. XLII, 201 |
ARIA |
P
1
ARLEMENT

Edisi 84