Page 17 - MAJALAH 219

SUMB ANG S ARAN

guna bangunan (HGB) atas nama yang bertanggungjawab untuk di atas, maka dapat disimpulkan
Pertamina. Di dalam arahan SK menata ulang atau revitalisasi hampir sebagian besar beberapa
Mendagri ini memberikan beberapa kawasan, maka rencana tersebut kasus pertanahan dan penataan
syarat dan ketentuan yang harus terganjal di kasus sengketa tanah ruang di Jakarta banyak diputuskan
dipenuhi oleh Pertamina untuk yang tidak tuntas hingga saat ini. berdasarkan pertimbangan
mendapatkan HGB tetap sebagai Untuk mengatur masalah deskresi pejabat atau Gubernur DKI.
pengelola Kawasan Plumpang. pertanahan dan tata ruang, Untuk Kasus Plumpang atau Tanah
Menurut mantan Wakil Gubernur pemerintah telah mengeluarkan Merah , dimasa Jokowi sebagai
DKI Prijanto, syarat utama adalah PP No.16 Tahun 2004 tentang gubernur beliau mengeluarkan
Pertamina harus bertanggung jawab Penatagunaan Tanah yang antara KTP sebagai bentuk pengakuan
penuh atas SK Mendagri tersebut. lain mengatur penggunaan dan administrasi status warga Tanah
Kemudian melakukan penyelesaian pemanfaatan tanah harus sesuai Merah sebagai warga DKI. Dan
pembiayaan dan administrasi kepada dengan Rencana Tata Ruang di masa kepemimpinan Anies
Direktorat Agraria, melakukan Wilayah Kabupaten/Kota dan Baswedan beliau mengeluarkan
pembebasan tanah yang dikuasai Penggunaan dan pemanfaatan IMB Kawasan, sebagai solusi agar
atau dimiliki masyarakat. Mandat tanah yang tidak sesuai rencana rumah penduduk dalam lingkup RT
SK Mendagri tersebut memberikan tata ruang wilayah tidak dapat dapat dibangun walaupun status
waktu selama 6 bulan bagi Pertamina diperluas, dikembangkan, atau tanahnya belum diputuskan.
untuk memenuhi kewajibannya. ditingkatkan. Untuk kasus Depo Secara aturan hukum kebijakan
Tetapi berdasarkan informasi BBM Plumpang aspek tata ruang deskresi Gubernur atau pejabat
yang berkembang, Pertamina detailnya tidak tegas dan tuntas. yang memiliki wewenang,
tidak sepenuhnya melakukan Bagaimana memposisikan sarana dibenarkan mengeluarkan
pembebasan atau pematokan atas vital dan penting negara yang kebijakan tersebut karena sudah
lahan-lahan yang sudah dikuasai atau seharusnya dijaga dan dilindungi diatur didalam UU No.30/ 2014
dibebaskan, sehingga berdasarkan tetapi tidak mampu dikelola dengan tentang Administrasi Pemerintahan.
ketentuan BPN, maka Hak Guna baik karena akar masalahnya Ada baiknya setiap keputusan
Bangunan (HGB) sulit diterbitkan terletak pada sisi property right dan yang ditetapkan bukan sekadar
jika masalah pembebasan atau development right. Posisi Pemprov karena janji politik saat Pilkada
penyelesaian administrasi belum DKI adalah pengawal dan pengatur atau karena pertimbangan populis
terselesaikan. Sementara fakta di (development right). Pemprov DKI atau humanis. Tetapi perlu
lapangan dari klaim tanah seluas adalah pengatur tata ruangnya. dipertimbangkan apakah wajar
hampir 160 hektar lahan Pertamina Sementara property right (hak sebagai negara hukum atau warga
tersebut, ternyata terdapat pihak- kepemilikan) terkait hak masyarakat yang taat hukum semua ketentuan
pihak lain yang juga menguasai untuk membangun di atas status diabaikan demi pertimbangan
atau mengelola tanah tersebut. tanah yang sah dan kuat secara pragmatis. Atau memberikan
Tercatat Yuda Jaya menguasai 18,3 aturan hukum dan perundangan. hak membangun kepada warga
hektar, ada tanah SHM masyarakat Untuk menyelesaikan masalah atas nama kepedulian tetapi
seluas 10 hektar (sekitar 3,4 hektar tata ruang dan pertanahan yang tidak memperhatikan zona ruang
masuk peta situasi dalam lingkup belum tuntas atau terencana bencana yang ada di sekitarnya.
160 ha) dan Pengembang Pangestu dengan baik, pilihan yang harus Prinsip keadilan tata ruang
Luhur seluas 7 hektar yang saat ini dijalankan adalah dengan dan kepedulian bagi warga tak
sudah menjadi real estate. Sementara pendekatan regulatory system mampu perlu tetap kita perhatikan.
kasus Tanah Merah yang dikuasai (pemanfaatan ruang berdasarkan Tetapi pertimbangan sisi hukum
masyarakat masih dalam sengketa kepastian hukum berupa dan mitigasi bencananyapun tetap
dengan status “Tanah Negara yang peraturan dan perundangan) atau harus kita utamakan, agar tidak
Tidak Bebas”yang sudah diputuskan discretionary system (pemanfaatan menimbulkan lagi kisah tragis
oleh Pengadilan Negeri. ruang yang proses pengambilan kemanusiaan di masa depan
Carut marut sengketa agraria keputusannya didasarkan pada dan kisah tragis lamanya suatu
inilah yang menjadi akar masalah pertimbangan pejabat/lembaga keputusan hukum yang terabaikan,
utama mengapa tanah atau kawasan yang berwewenang untuk menilai karena negara tidak hadir di sana
di sekitar Depo BBM Plumpang sulit proposal pembangunan yang atau terlalu berpihak kepada “tata
ditata. Walapun pada tahun 2009 diusulkan). uang” dibandingkan “tata ruang”.
telah ditetapkan adanya satuan tugas Berdasarkan dua pertimbangan

TH. 2023 EDISI 219 PARLEMENTARIA 17