Page 15 - MAJALAH 219
P. 15
L APORAN UT AMA
Pemerintah semestinya dengan bijak sekian jumlah penduduk, tentu juga
sejak awal menentukan pola tata harus disediakan di mana tanah yang
ruang wilayah yang aman dan layak layak. Dan apakah lokasi pemukiman Setidaknya ada
untuk dihuni masyarakat. baru sebagai alternatif nanti juga
“Terkait penataan status hak tidak justru tambah merepotkan, sikap bijak kalau,
tanah di atas Depo Pertamina itu, karena bisa jadi lebih jauh dari tempat toh, memang Depo
kenapa, kok, sampai sekarang usaha mereka,” ucapnya. Agung pun Pertamina Plumpang
belum ada penuntasan? Urus berharap agar penyelesaian konflik harus pindah. Carikan
segera kejelasannya, sehingga Plumpang ini juga dapat dibicarakan wilayah, area,
kejadian ini menjadi pelajaran yang dan diselesaikan dengan baik oleh
sangat berharga,” tegasnya. Terkait komisi terkait, yakni Komisi VI dan VII hamparan yang tidak
dengan penyelesaian konflik tanah DPR RI. bertentangan dengan
mengenai siapa yang berhak untuk “Setidaknya ada sikap bijak tata ruang yang
tetap menetap dan siapa yang kalau, toh, memang Depo Pertamina memiliki visibilitas
harus dipindah, menurutnya, perlu Plumpang harus pindah. Carikan kelayakan.
dilakukan pengkajian. wilayah, area, hamparan yang
“Bagaimana tentang status tidak bertentangan dengan tata
kepemilikannya? Apakah itu hak ruang yang memiliki visibilitas Agung Widyantoro
Anggota Komisi II DPR RI
pengelolaan ataukah itu hak guna kelayakan, tidak hanya puluhan
bangunan atau bisa jadi hak milik tahun kalau perlu ratusan tahun,
atau hak perorangan yang sudah satu abad atau bagaimana. Seperti lebih memperhatikan masyarakat,
lama, mestinya sudah harus bisa halnya pemerintah bertekad kuat bila nanti pemerintah dan Pertamina
diselesaikan,” ujarnya. Ia meminta memindahkan ibu kota dari DKI ke memilih opsi relokasi terhadap
untuk tidak saling menyalahkan IKN Nusantara. Ini, kan, langkah warga. Maka, ia harap pemerintah
terhadap tragedi kebakaran di terobosan yang bagus. Apalagi, dan Pertamina juga memperhatikan
Plumpang yang sudah terjadi sekadar memindahkan Depo kemampuan warga tersebut.
ini. Tambahnya, ia pun berharap Pertamina,” tandasnya. “Jangan justru lebih
pemerintah segera dengan bijak Kejadian kebakaran di Plumpang menyengsarakan, itu akan lebih
menentukan sikap. ini menurutnya juga merupakan menyakitkan, melukai hati rakyat.
“Kalau harus memindahkan kode keras bagi pemerintah untuk Lalu jika lokasi depo Plumpang
ini harus dipindah, syaratnya tadi,
yang punya rentang waktu cukup
layak. Searah, sebanding dengan
perkembangan penduduk,” kilahnya.
Kemudian juga jika nanti memilih
opsi melakukan pemindahan
Depo Pertamina, pemerintah juga
tetap perlu memperhatikan dan
ketimpangan sosial mengenai
kepemilikan tanah penduduk di
permukiman Tanah Merah.
“Jangan hanya perusahaan
besar saja yang diberikan hak untuk
mengelola atau menggunakan tanah
milik negara, tetapi warga masyarakat
juga perlu diperhatikan. Apalagi, ada
program PTSL (pendaftaran tanah
sistematis lengkap). Jika perlu berikan
hak guna bangunan di atas HPL (hak
pengelolaan atas tanah). Berikan
FOTO: RUNI/NR kepada warga masyarakat yang
sekarang ini sedang menderita, sakit,
Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro. perih seperih-perihnya,” pungkasnya.
gal/mh
15
TH. 2023 EDISI 219 PARLEMENTARIA 15
