Page 4 - MAJALAH 150

ASPIRASI

Pengaduan Pungutan Liar beda yaitu Rp.95.225.910,- dan
Rp.107.067.532 pada pembangunan
yang sama. Perhitungan tersebut
digunakan JPU sebagai unsur
Saya adalah mantan Kabid dan pengadu selaku Ketua) sebesar kerugian keuangan negara untuk
Pendidikan Menengah (Dikmen) Rp.171.900.000,- karena dana dari mendakwa dan menuntut terdakwa
Dinas Pendidikan Pemuda dan Pemerintah Pusat tidak mencukupi tanpa melibatkan lembaga audit
Olah Raga (Disdikpora) Kota Tual, sementara dana sharing Pemkot Tual berwenang.
yang menjadi salah satu tersangka/ sebesar 25% atau Rp.310.000.000,- c. Merekayasa waktu pelaksanaan
terpidana penyalahgunaan dana tidak dikucurkan. perhitungan (opname) sisa pekerjaan
Block Grant bantuan imbal swadaya konstruksi yang seharusnya tahun
untuk pembangunan SMA Negeri Saya keberatan dengan proses 2016 senilai Rp.107.067.532
Tayando, Kec. Tayando Tam, Kota hukum perkara tersebut yang diubah menjadi tahun 2012 yang
Tual sebesar Rp 319 juta lebih berlangsung sejak 2012-2016, antara berdasarkan perhitungan ahli
dari total anggaran sebesar Rp lain sebagai berikut: senilai Rp.95.225.910.- Pengadu
1.240.000.000 yang bersumber dari a. JPU menggunakan barang bukti menduga hal tersebut karena
APBN tahun 2008. foto copy tanpa bisa menunjukkan JPU memaksakan tuntutan uang
aslinya Surat Perjanjian Penggunaan pengganti kepada terdakwa
Saya memohon perlindungan Dana (SP2D) tgl.27 Juni 2008 Rp.89.000.000,- diperoleh dari
hukum atas kriminalisasi dalam yang digunakan sebagai dasar Rp.107.067.532,- dikurangi uang
kasus tersebut, karena berdasarkan pertimbangan dalam surat dakwaan titipan terdakwa Rp.18.000.000,-
fakta yang terungkap dipersidangan dan tuntutan terhadap terdakwa. kepada JPU melalui Majelis Hakim.
pembangunan yang sempat terhenti b. Penggunaan alat bukti palsu dan/ (Sementara ahli menyatakan tahun
pada 2010 tersebut telah diselesaikan atau dipalsukan atas nama Ridwan 2016 tidak ada kerugian negara
pada 2015 dengan tambahan dana Saidy Tamher (Saksi Ahli dari Dinas karena pekerjaan konstruksi telah
pribadi Panitia (Sdr. Syaifuddin PU Kota Tual) dengan perhitungan diselesaikan 100% oleh Panitia).
Nuhuyanan/penanggung jawab, sisa pekerjaan konstruksi d. Tuntutan JPU untuk sisa pekerjaan
Sdr.Aziz Fidmatan/bendahara, dengan hasil yang berbeda- konstruksi sebagai unsur kerugian

Sikap Tegas untuk Dilema Bangsa I. transparan dan akuntabel; aman, nyaman,
Menciptakan
rasa
dan kondusif dengan memahami
Usulan ini saya sampaikan dalam rangka masyarakat, lembaga pemerintah dan non kemajemukan dan perbedaan dalam
menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran lembaga pemerintah kebhinekaan Negara Kesatuan Republik
masyarakat terhadap masalah supremasi E. Menciptakan langkah dan upaya Indonesia.
hukum agar dilaksanakan dengan sebenar- antisipatif serta komprehensif sebagai
benarnya dengan langkah dan upaya sebagai suatu tindakan nyata dan respon terhadap Bahwa semakin tinggi dan rawannya berbagai
berikut: berbagai tindakan kejahatan, penyakit kejahatan semakin rusak moral dan norma
A. Melakukan pendekatan edukatif, kejahatan (crime disease) yang mengancam kehidupan yang suatu saat dapat mengancam
komunikatif, dan proaktif yang berorientasi kehidupan individu dan tataran sosial karakter bangsa. Kepentingan individu,
terhadap hukum dan permasalahan. masyarakat; kelompok, dan golongan serta tindakan
B. Memiliki keberanian dan integritas serta F. Melibatkan peran serta masyarakat dalam melawan hukum merupakan indikasi parahnya
komitmen bersama terhadap azas, nilai, mengawal proses hukum dan penegakan kondisi bangsa saat ini, dimana penyakit
etika, dan norma serta sistem hukum hukum individu dan sosial yang menyeruak menjadi
sebagai pondasi dalam kehidupan G. Mendukung pemberantasan Kolusi, penyakit epidemic (menular) disebabkan oleh
berbangsa dan bernegara. Korupsi dan Nepotisme, mafia hukum Corrosive Virus of Character (Virus Perusak
C. Menguatkan dan mewujudkan peran serta dan peradilan dimana crime disease telah Karakter) telah menggerogoti anak bangsa
masyarakat dalam penegakan hukum dan mengancam dan merusak serta menciderai dan dapat menjatuhkan jati diri dan martabat
perundang-undangan yang berlaku dengan konstitusi dan wibawa hukum negara; bangsa. Kemerdekaan yang terpasung telah
jujur dan penuh tanggung jawab. H. Memberdayakan peran serta masyarakat mencetak bahkan merusak sistem dan
D. Mendorong institusi/lembaga hukum dalam mengawal roda pemerintahan melahirkan kebijakan yang rusak pula. n
dan peradilan dalam penegakan hukum dan pembangunan di segala bidang
untuk memberantas berbagai tindakan dan untuk mewujudkan pemerintah dan Asnol Abidin, Kapuas Hulu, Kalimantan
bentuk kejahatan baik di lingkungan sosial pemerintahan yang bersih, lebih baik, Barat

4 | PARLEMENTARIA n Edisi : 150 TH. XLVII 2017