Page 5 - MAJALAH 150

Klarifikasi Aduan Penyimpangan
negara sebesar Rp.107.067.532,-
jika dibandingkan dengan dana
pribadi panitia Rp.171.900.000,- Pembebasan Napi
maka terjadi selisih sebesar
Rp.64.832.468,- yang merupakan
keuntungan negara. Surat ini ditujukan kepada bulan Oktober 2014 dan dilanjutkan
Komisi III DPR RI perihal klarifikasi penahanannya oleh Kejaksaan dan
Saya memohon melalui Komisi terkait dugaan penyimpangan dalam Pengadilan.
III DPR RI agar Kejagung RI pembebasan narpidana a.n Sri Mulyani Bahwa pada bulan Januari 2017
memerintahkan Kajari Tual menindak dan mardiyanto dari Rutan Surakarta, terhadap narapidana tersebut telah
JPU terkait penanganan perkara dan Saya sebagai Kepala Rumah Tahanan diberikan pembebasan bersyarat
merekomendasikan pengembalian Negara Kelas I Surakarta menyampaikan berdasarkan SK Menteri Hukum
selisih biaya sisa pekerjaan konstruksi klarifikasi terkait dugaan penyimpangan dan HAM RI Nomor. W13.1448.
dalam pembebasan narapidana a.n.
PK.01.05.06 Tahun 2016 tanggal 15
dan uang titipan para terdakwa. n Sri Mulyani dan Mardiyanto di rutan November 2016 tentang Pembebasan
Surakarta, sebagaimana disangkakan Bersyarat Narapidana yaitu pada tanggal
Akib Hanubun, Tual, Maluku oleh Sdri Siti Maryani. 17 Desember 2016 sampai dengan masa
Bahwa terpidana tersebut benar percobaan berakhir tanggal 07 Maret
telah terbukti melakukan tindak 2019.
pidana penipuan secara bersama- sama Bahwa tidak benar terjadi
berdasarkan pasal 378 jo pasal 55 ayat penyimpangan dalam proses
(1) ke 1 KUHP dengan hukuman pembebasan narapidana tersebut dari
masing-masing selama 3 (tiga) tahun rutan Surakarta karena sudah sesuai
dan 8 (delapan) bulan dan dikuatkan dengan ketentuan. n
MA sehingga putusan tersebut telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bahwa terhadap terpidana tersebut Oga Gioffani Darmawan, Surakarta,
telah dilakukan penahanan di rutan Jawa Tengah
oleh Penyidik Bareskrim Polri sejak
Sumber : okezone.com

Sengketa Lahan Adat Ulayat

Saya adalah Pemangku Adat BPRPI permasalahan penghapusan/ pencoretan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Kampong Stabat, menyampaikan bahwa asset PTPN II menjadi kewenangan Cq. Direktur Agraria No.44/DJA/1981,
saat ini sedang melakukan gugatan Perbuatan Kementerian BUMN. tanah seluas lebih kurang 9085 (10.000) Ha
Melawan Hukum terhadap PT Perkebunan b. Terkait dengan hal tersebut BPN, dikeluarkan dari HGU PTP IX yang menjadi
Nusantara II (Persero) terkait mafia tanah Komisi A, Ketua DPRD dan Bupati berjanji objek landreform dan akan didistribusikan
yang menguasai tanah ex PTPN II dan akan membantu menyelesaikan masalah eks kepada petani penunggu yang berhak.
sebelumnya adalah tanah adat dan saat ini PTPN II tersebut. f. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara
masih berproses di PN Stabat dengan c. Jika masalah tersebut berada dalam II (persero) Tanjung Morawa Kebun Kwala
Nomor 26/Pdt.G/2015/PN-STB, namun area HGU maka harus ditinjau ulang, karena Bingei telah memanfaatkan HGU untuk
permohonan bandingnya ditolak oleh PN ada yang menghakinya. memuluskan praktek mafia tanah, sehingga
Medan. bermunculan sertifikat BPN Kab. Langkat
Bahwa persoalan tersebut pada tanggal Bahwa masyarakat Adat Ulayat atas nama perorangan ditanah adat.
19 Desember 2016 telah dibahas oleh Kampong Stabat memohon antara lain Kami memohon agar Komisi II DPR
DPRD Kab. Langkat dalam RDP dengan sebagai berikut : RI membantu menyelesaikan masalah
perwakilan BPRPI Kampong Stabat, Bag. d. Mengembalikan Tanah Adat BPRPI Kampong Stabat agar diakui
Pertanahan PTPN II dan Kepala BPN Kab. Kampong stabat Kab. Langkat seluas 450 keberadaannya dan hak-hak nya setara
Langkat dengan hasil sebagai berikut : Ha bagian dari 10.000 Ha yang dikeluarkan dengan tanah adat n
a. Mengusulkan penghapusan asset dari HGU PTP IX dan 2.500 Ha sesuai akte
eks PTPN II yang sudah tidak bermasalah, Van Concenssie Quala Bingei.. Datoq Amran Syarif, Langkar,
dan diserahkan kepada penggarap, dan e. Menteri BUMN RI menghapus Sumatera Selatan
meminta agar asset PTPN II tersebut aset PTPN II, yang merupakan tanah adat
dihapus dari daftar kekayaan negara, namun ulayat BPRPI Kampong Stabat, sesuai

Edisi : 150 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 5