Page 42 - MAJALAH 150

KUNKER

pengalihan kewenangan SMA dan SMK
dari kabupaten/kota ke tangan provinsi,
tentu butuh koordinasi dan sinkronisasi
kembali.
Sementara itu, tim Kunker ke Jatim
yang dipimpin Wakil Ketua Komisi
X Sutan Adil Hendra juga menyoal
pengalihan kewenangan pengelolaan
SMA/SMK ke provinsi, menyusul
disahkannya UU No.23/2014 tentang
Pemda. Pengalihan kewenangan itu
mulai diberlakukan pada 2016 lalu.
“Dengan adanya pengambilalihan
wewenang pendidikan menengah ini,
foto : Eko/iw kita mendapat gambaran bahwa ada
permasalahan yang sungguh sangat
Tim Kunker Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR bertemu dengan otoritas pendidikan dan mendasar, yakni pembiayaan dan
Dewan Guru di Sulsel
tenaga pendidik. Sehingga perlu adanya
Menyoal Dilema Pendidikan di koordinasi yang intensif,” ungkap Sutan
saat menggelar pertemuan dengan para
pejabat dinas pendidikan setempat.
Daerah pendidikan, kata Sutan, selama ini
biaya
penyelenggaraan
Soal
pemerintah kabupaten/kota mampu
Daerah selalu menghadapi dilema pendidikan terutama untuk menyelenggarakannya dengan baik.
pendidikan dasar dan menengah. dari mulai sinkronisasi Bahkan, mampu menggratiskan
data, koordinasi dengan pemerintah pusat, hingga sarana biaya pendidikan bagi para siswanya.
pendidikan yang belum berstandar. DPR RI pun memberi Persoalan yang tersisa kini selain tak
catatan penting soal ini saat melakukan kunjungan kerja ke lagi mengalokasikan dana pendidikan
tiga daerah. untuk sekolah menengah, pemerintah
kabupaten kota juga tak bisa lagi
T iga tim kunjungan kerja daerah harus melakukan sinkronisasi kurikulum sekolah.
lokal
dalam
menitipkan
muatan
“Catatan-catatan penting ini kita
Panja
(Kunker)
Evaluasi
data. “Satu sisi yang perlu dicatat
Dikdasmen, Komisi X DPR RI
Pendidikan dan Kebudayaan pada
menyambangi tiga daerah untuk melihat adalah pendataan yang perlu dilakukan. segera koordinasikan dengan Menteri
Konfirmasi dan koordinasi juga perlu
dari dekat persoalan pengelolaan dilakukan antara pemerintah pusat rapat kerja. Mudah-mudahan catatan
pendidikan. Ketiga daerah itu Sulawesi dan daerah, agar apa yang dilakukan ini menjadi bahan dalam pengambilan
Selatan (Sulsel), Jawa Timur (Jatim), pemerintah pusat di daerah Provinsi kebijakan dan ada solusi terhadap hal
dan Sumatera Utara (Sumut) awal Juni Sulawesi Selatan dapat diketahui,” papar itu,” harap politisi asal dapil Jambi itu.
lalu. Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah Ferdi. Sedangkan Bupati Bojonegoro Suyoto
memimpin delegasinya ke Sulsel. Di Kementerian Pendidikan dan mengatakan, pengalihan tanggung jawab
Provinsi ini, persoalan sinkronisasi data Kebudayaan, diimbau politisi Golkar pengelolaan pendidikan menengah
dan koordinasi masih jadi persoalan. tersebut, melakukan road show ulang tidak mengubah komitmen Pemkab
Di Sulsel, Komisi X bertemu dengan untuk mencari titik temu komunikasi Bojonegoro pada pendidikan warganya.
pejabat otoritas pendidikan setempat antara pemerintah pusat dan daerah Bojonegoro tetap mengampa-
dan Dewan Guru. Ferdi menyerukan, dalam membangun dunia pendidikan nyekan program Gerakan Ayo Sekolah
pelaksana pendidikan di pusat dan menengah. Contoh aktual adalah soal yang mewajibkan warga Bojonegoro

42 | PARLEMENTARIA n Edisi : 150 TH. XLVII 2017