Page 38 - MAJALAH 150
P. 38
KUNKER
“Makin banyak barang masuk
dari negara asing dan tidak memiliki
izin edar melalui Badan POM tentu
sulit sekali untuk menjaga apakah
layak atau tidak layak di kosumsi,”
tutur politisi asal dapil Jawa Barat
itu.
Dalam kesempatan yang
sama, Anggota Komisi IX DPR
Muhammad Iqbal (F-PPP)
berharap agar BPOM ini menjadi
garda terdepan untuk mengawasi
makanan-makanan yang beredar
di pasar. Ia juga meminta agar
foto: Azka/iw kordinasi antara pemerintah daerah
dan BPOM untuk melakukan
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf beserta tim kunjungan spesifik ke Provinsi Sumbar melakukan pengawasan terhadap makanan
sidak ke Pasar Alai. yang beredar di pasar agar terjamin
kesehatannya.
adanya
pengawasan
“Tanpa
Pemerintah Harus Perketat rutin, akan banyak kita temui
makanan yang tidak sehat beredar
Pengawasan Makanan di Titik di masyrakat. Apalagi bulan
Ramadhan seperti ini banyak
Rawan pedagang makanan musiman yang
berjualan,” ujar Iqbal.
Politisi asal dapil Sumatera Barat
itu meminta sarana dan prasarana
penunjang harus ditingkatkan,
Peredaran bahan makanan maupun produk menjelang hari seperti laboratorium, kemudian
raya Idul Fitri harus mendapat pengawasan yang ketat. SDM nya harus ditingkatkan. Dan
Komisi IX DPR RI pun menyebarkan timnya ke Sumatera yang terpenting adalah kordinasi
lintas sektoral antara BPOM dengan
Barat, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat, guna dinas terkait.
melihat kesiapan pemerintah.
Peredaran Obat dan Makanan
di Kaltim Aman Konsumsi
etua Komisi IX DPR Lebih lanjut politisi F-PD itu Wakil Ketua Komisi IX DPR
Dede Yusuf mengatakan, menilai Kota Padang posisinya Saleh Partaonan Daulay mengatakan,
K pihaknya melakukan sidak menjadi pintu masuk dari pelabuhan, pihaknya berkepentingan untuk
kepasar Alai di Sumatera Barat, seperti pelabuhan Belawan, Medan memastikan BPOM beserta
dalam rangka untuk melihat kesiapan yang berbatasan dengan Sumatera seluruh strukturnya di Indonesia
pemerintah untuk melakukan Barat. Di pelabuhan ini banyak melakukan tugas dan fungsinya.
pengawasan terhadap bahan-bahan masuk barang-barang dari Malaysia Ia menjelaskan, pada tahun 2017
makanan yang tidak layak edar. yang tidak memiliki izin dari masih banyak pelanggaran dengan
Ternyata masih ditemukan adanya BPOM. Karena itu Badan POM tidak memenuhi persyaratan ijin
bahan-bahan makanan yang tidak harus memperketat pengawasan di edar atau tanpa ijin edar, bisa saja
layak konsumsi. titik rawan seperti ini. produknya aman tapi tidak memiliki
38 | PARLEMENTARIA n Edisi : 150 TH. XLVII 2017