Page 43 - MAJALAH 150

“Dengan adanya
pengambilalihan

wewenang pendidikan
menengah ini,
kita mendapat

gambaran bahwa
ada permasalahan
yang sungguh sangat
mendasar, yakni foto : Sofyan/iw
pembiayaan dan
Foto Bersama Komisi X DPR RI dengan Pemkab Bojonegoro
tenaga pendidik.
Sehingga perlu otoritas pendidikan. Keluhan para guru Sementara para guru semuanya
berstatus honorer. Para kepala sekolah
dan penyelenggara pendidikan lainnya
adanya koordinasi disampaikan kepada delegasi Komisi X yang hadir pada pertemuan tersebut
yang intensif,” ungkap DPR. Minimnya sarana ikut berdampak juga mengeluhkan dana BOS yang
Sutan saat menggelar pada angka partisipasi anak pada minim. Ini jadi temuan berharga bagi
tim Panja yang berkunjung ke Sumut.
pendidikan dasar dan menengah.
pertemuan dengan “Pelaksanaan program pendidikan Panja Evaluasi Dikdasmen, memang,
para pejabat dinas dasar menengah yang tidak terintegraai ingin melihat dari dekat persoalan yang
pendidikan setempat. dan berkelanjutan mengakibatkan anak- membelit dunia pendidikan di daerah.
anak Indonesia banyak yang putus Dikatakan Fikri, tujuan kunjungan
sekolah sebelum mereka menyelesaikan Panja ke Sumut diantaranya mengevaluasi
untuk menuntaskan pendidikan menen- pendidikan dasar dan menengah, kebijakan penyelenggaraan program
gah atas. Bahkan, sudah dicanangkan sehingga angka partisipasi pendidikan dikdasmen dan mengevaluasi standar
gerakan Wajib Belajar 14 tahun. Seka- dasar dan menengah cenderung tidak pengelolaan dikdasmen sehingga
rang, kata Suyoto, tinggal bagaimana terjadi peningkatan,” ungkap Fikri. menghasilkan lulusan yang berwawasan
mempertahankan mutu pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Sumut kebangsaan. Selain itu, juga untuk
kejujuran di semua SMA/SMK. Koor- bahkan mengungkapkan, di Nias ada memetakan kondisi dikdasmen sekaligus
dinasi justru jadi keniscayaan yang perlu sebuah SMK yang PNS-nya hanya mengevaluasi peta jalan dikdasmen 5-10
dilakukan. satu, yaitu kepala sekolahnya sendiri. tahun ke depan. n(eko, sf, mh)

Sarana Pendidikan
Tim Kunker lainnya yang berkunjung
ke Sumut menyoal sisi lain, yaitu
sarana pendidikan. Tim yang dipimpin
Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih ini,
menyorot minimnya sarana pendidikan
yang berstandar pendidikan nasional
di daerah-daerah terpencil. Kenyataan
ini jadi tugas besar para pemangku
kebijakan di sektor pendidikan.
Bertempat di kantor Lembaga
Penjamin Mutu Pendidikan, Sumut itu, foto : husen/iw
hadir para pejabat setempat terutama Tim Kunker Komisi X DPR menerima plakat dari pejabat otoritas pendidikan di Sumut

Edisi : 150 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 43