Page 44 - MAJALAH 150
P. 44
KUNKER
regulasi PTS yang bisa memperoleh
bantuan hibah sarpras harus memiliki
akreditasi B,” papar politisi F-Hanura itu.
Politisi asal dapil Jabar itu menekankan
perlunya perubahan regulasi agar tidak
menciptakan ketidakadilan dalam proses
akreditasi PT. Panja SN DIKTI punya
peran penting untuk mengevaluasi,
imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Rektor
Universitas Batam Satryawan,
mengusulkan agar SDM (dosen) yang
kelebihan di PTN diperbantukan ke
foto : Ojie/iw PTS. Sebagai contoh, mencari doktor S3
akuntansi di swasta sekarang sulit, karena
Tim Kunspek Panja SN DIKTI berfoto bersama Assisten II serta jajaran SKPD, Kopertis, kebanyakan memilih bekerja sebagai
dan sejumlah Rektor di Graha Kepri Batam konsultan di perusahaan swasta.
“Saya juga berharap saat visitasi
Panja SN DIKTI Soroti Rasio (datang memeriksa) BAN PT sebaiknya
memiliki persepsi yang bisa memaklumi
kondisi sarana dan prasarana PTS, tidak
Dosen, Sarpras, dan Akreditasi memaksakan harus sama dengan PTN,”
pungkas Satryawan.
Di Kota Balikpapan, Kaltim,
Panitia Kerja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Panja Ketua Tim Kunspek Komisi X DPR
SN DIKTI) Komisi X DPR RI menyebarkan tiga timnya ke RI Ferdiansyah mengatakan, untuk
Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Jawa Tengah, baru- memajukan Perguruan Tinggi (PT) tidak
baru ini. Di tiga daerah itu, Panja SN DIKTI menyoroti rasio bisa diberikan kebijakan yang sama.
dosen, sarana dan prasarana serta masalah akreditasi. “Tidak bisa universitas yang berakreditasi
A disamakan kebijakannya dengan
yang berakreditasi B karena memiliki
akil Ketua Komisi X Dalam kesempatan yang sama, kualifikasi dan tahapan tertentu. Nantinya
DPR Sutan Adil Hendra Anggota Komisi X DPR Dadang penanganan terhadap universitas itu
W(F-Gerindra) di Batam, Rusdiana juga menerima masukan dari berbeda-beda,” cetusnya.
Kepri, mengatakan selain tiga masalah hasil pertemuan dengan beberapa Rektor Menurut politisi F-PG itu, nantinya
utama tersebut tak kalah penting adalah di Batam bahwa akreditasi PTS di Kepri akan ada perlakuan khusus atau memihak
masih rendahnya minat terhadap rendah masih C rata-rata disebabkan terhadap PT agar tidak ada ketertinggalan
penelitian/riset terutama di perguruan jumlah dosen S2 yang belum terpenuhi, standar nasional pendidikan. Hal ini
tinggi baik negeri maupun swasta karena juga masalah sarana dan prasarana. juga yang menjadi alasan Komisi X
dukungan anggaran dari pemerintah Selama ini hanya PTN yang mendapat membentuk Panja SN DIKTI, untuk
relatif masih kecil. bantuan sarpras dari pemerintah, melihat masalah-masalah utama yang
“Ke depan kita dorong melalui sedangkan PTS yang berprestasi sering ada.
Kemenristekdikti untuk memberikan kali masih dianaktirikan. Di sisi lain, banyaknya PTS yang ada
dukungan porsi anggaran penelitian/ “Akreditasi PT seperti siklus di Indonesia menjadi alasan mengapa
riset yang lebih besar, karena penelitian kemiskinan, berputar-putar terus, PT standar nasional pendidikan belum dapat
akan meningkatkan kualitas dosen yang akreditasi C sulit beranjak karena berjalan sesuai yang diharapkan. “Selain
yang berimbas pada kemajuan sebuah memang kesulitan dan punya problem itu yang juga menjadi persoalan adalah
perguruan tinggi,” imbuh politisi asal minimnya sarpras sehingga perlu banyaknya program studi (prodi) yang
dapil Jambi itu. bantuan, sementara pemerintah membuat tidak diterima di masyarakat,” imbuh
44 | PARLEMENTARIA n Edisi : 150 TH. XLVII 2017