Page 39 - MAJALAH 150

untuk memberikan edukasi dan
sosialisasi kepada produsen,
dan juga kepada distributor agar
menghindar dari menjual atau
memproduksi produk-produk
yang tidak sehat dan mengandung
formalin, boraks dan sebagainya.
“Kita menyarankan disamping
melakukan sidak ke pasar-pasar
dan pusat-pusat penjualan, juga ada
langkah-langkah sosialisasi dalam
rangka preventif terhadap produk-
produk yang tidak sesuai dengan
standar kesehatan,” ujar politisi
foto : Azka/iw F-PG itu.

Komisi IX melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumbar, BPOM Sumbar dan beberapa mitra
guna mendengar kesiapan kualitas makanan menjelang lebaran idul fitri

kepastian keamanannya. dijadikan referensi untuk melakukan
“Tanpa Ijin edar berarti ini evaluasi peningkatan kinerja
melanggar ketentuan Undang- pemerintah dan legislatif, dalam
Undang yang berlaku di Indonesia,” rangka memberikan pelayanan
kata politisi Partai Amanat Nasional terbaik bagi masyarakat.
itu. “Komisi IX menyerap aspirasi
Dalam kesempatan itu, Komisi atas kinerja Balai POM Samarinda,
IX DPR RI mendapatkan masukan dan akan membahas segala foto : eno/iw
bahwa Kota Balikpapan perlu informasi yang akan ditindaklanjuti Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri
memiliki Balai Pengawas Obat dan dalam rapat bersama Pemerintah,”
Makanan (BPOM). Balai Pusat kata komitmen Partai Hanura itu. Wakil Ketua Komisi IX
POM Samarinda yang ada sekarang DPR Ermalena berharap peran
melakukan pengawasan terhadap Perlu Langkah Cepat Deteksi orang tua ini lebih penting lagi
obat dan makanan dengan area Makanan yang Beredar di dalam pencegahan penggunaan
kerja meluputi Provinsi Kalimantan Masyarakat barang-barang yang memang
Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selama ini terdapat fakta, tidak bisa dikonsumsi oleh anak-
Utara (Kaltara). makanan yang mengandung boraks, anak. Ia mengingatkan, dampak
Anggota Komisi IX Frans mengandung formalin, rhodamin, mengkonsumsi makanan terhadap
Agung Mulaputra mengatakan dan bahan-bahan berbahaya lainnya kesehatan itu lebih kepada
bahwa informasi yang didapat akan sudah beredar di pasar dan sudah masalah penyimpanan, jadi bukan
dimakan oleh masyarakat. Wakil pembuatannya.
Ketua Komisi IX DPR Syamsul “Diharapkan pembinaan
Bachri berharap selama bulan puasa terhadap KUKM atau pelaku
ini, produk-produk yang tidak yang membuat bahan makanan
memenuhi standar minimum untuk itu dilakukan secara masif. Jangan
kesehatan itu ditarik oleh Pemda sampai makanan ini sampai
foto: Agung/iw dan tentu dibawah koordinasi ke konsumen kemudian baru
dengan Badan POM.
dilakukan pembinaannnya karena
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Komisi IX DPR juga minta akan merugikan semua pihak,”
Saleh Partaonan Daulay bekerjasama dengan Kepolisian tegas politisi F-PPP itu. n(azka,as,eno,sf)

Edisi : 150 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 39