Page 66 - MAJALAH 116

KUNJUNGAN KERJA

Kg bersubsidi telah mencukupi kebutuhan konsumen DPR terkait ketersediaan BBM dan LPG 3 Kg bersubsidi,
hingga disemua lini masyarakat sehingga potensi ter- baru-baru ini.
jadinya kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg bisa diminimal-
kan. Menurut politisi F-PKS ini, mestinya Pertamina ja-
ngan memberlakukan sama antara pembangunan SPBU
General Manager Pertamina Operating Region V, Giri dengan SPBN. Karena mereka adalah masyarakat yang
Santoso merasa bangga dengan kehadiran Komisi VII betul­betul nelayan miskin, sama juga yang ada NTB,
DPR yang menunjukkan perhatian besar terhadap PT. mereka sangat susah untuk membuat SPBN.
Pertamina (Persero) khususnya MOR V.
Asmin mengatakan, negara kita ini adalah negara
Terkait dengan BBM khususnya Premium, Giri me- benua atau negara kepulauan yang terdiri lebih dari
ngatakan tren konsumsi premium terus naik sekitar 6 13 ribu kepulauan, tetapi hampir semua sistem duku-
persen. Tetapi pada tahun 2014 ini sementara pakai ngan untuk menterjemahkan sebagai negara benua ini
kuota, sehingga tidak lebih besar daripada tahun 2013. lemah. Ia memberi contoh, di Kepulauan Selayar ma-
Begitu juga dengan LPG terus naik, terutama yang 3 Kg syarakat nelayan disana membeli minyak itu hampir Rp
walaupun di Jawa Timur masih banyak juga yang meng- 20 sampai Rp 30 ribu.
gunakan Minyak Tanah, konsumsinya rata-rata sekitar
11 persen kenaikkannya, sedangkan LPG 12 Kg cende- “Kalau membuat SPBN itu diperlakukan sama dengan
rung menurun. membuat SPBU, dan mereka selalu bicara itu adalah ter-
gantung kebijakan Pemerintah Daerah atau tergantung
Mengenai kesiapan lebaran, pihaknya sudah mem- SKPD, ini membingungkan” tukasnya.
bentuk Tim Satgas mulai tanggal 1 Juli sampai 12 Agus-
tus 2014 dan petugasnya tidak boleh ada yang cuti dan Ditegaskan Asmin, keberadaan pulau­pulau kecil ini
tidak boleh meninggalkan tempat. Begitu juga dengan penting sementara selalu masyarakat nelayan diang-
supply, dimonitor terus stoknya, dan kebutuhan arma- gap tidak penting, akhirnya kemampuan jelajah ma-
da mobil tangki disiapkan dan apabila nanti ada kema- syarakat nelayan kita kurang. Akibatnya kita kecurian
cetan, ditambah pengaturan operasional untuk buka Rp 40 Triliyun lebih per tahun dari hasil laut kita. “Sean-
selama 24 jam. dainya kemampuan jelajah nelayan kuat, mereka tidak
akan berani mencuri hasil dari laut kita,” ujar politisi F-
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Asmin Amin PKS.
menyoroti persoalan pembangunan Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kepulauan Selayar yang Menanggapi hal tersebut diatas, General Manager PT.
diperlakukan sama dengan pembangunan Stasiun Pe- Pertamina Operating Region V Surabaya, Giri Santoso
ngisian Bahan Bakar Umum (SPBU). menjelaskan memang itu persyaratan perizinan yang
harus ada. “Jadi tidak ada tambahan-tambahan dari Per-
“Pertamina bilang itu tergantung Pemerintah Dae- tamina yang buat susah, saya juga pelajari itu,” kata Giri.
rah, sedangkan Pemerintah Daerah bilang Per-
tamina tidak memberi kuota sehingga tidak Bahkan untuk SPBN kalau mengurus surat dan ada
diberi tempat membangun SPBN. Kemudian penjelasannya, kata Giri, sudah bisa eksekusi, yang
Pertamina bilang lagi harus ada syarat ini penting nomor satu safetynya dulu. Kalau safetynya
dan syarat itu,” ujar Asmin saat pertemuan oke, izin-izin menyusul itu tidak apa-apa karena ini se-
dengan PT. Pertamina (Persero) Market- dang dalam pengurusan, tidak seperti SPBU.
ing Operation Region V Sura-
baya dalam rangka kun- “Jadi untuk SPBN memang sudah cukup kita kasih to­
jungan spesifik leransi, tapi nanti kita akan evaluasi lagi mungkin bisa
Komisi VII ada yang lebih mudah lagi,” imbuhnya. (si, as,iw) Foto:
Iwan Armanias, Agung, Sugeng/Parle/HR

66 PARLEMENTARIA EDISI 116 TH. XLIV, 2014