Page 67 - MAJALAH 116
P. 67

KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR-RI
                             FOKUS PANTAU KONDISI


                             PENDIDIKAN DI DAERAH





                       enin pagi, matahari mulai menggeliat dari  Amran (F­PKS), dan Nasrullah (F­PAN).
                       peraduannya. Namun, aktifitas jalanan Ja-
                       karta sudah cukup padat. Aktifitas di Banda-  Sementara Tim Kunker ke Provinsi Sulawesi Tenggara
                       ra Soekarno Hatta pun sudah terlihat ramai.  dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto
              SDi sela-sela keramaian penumpang bandara  (F­PDIP), dengan anggota tim kunker Rinto Subekti (F­
            yang sedang mengantre, terlihat beberapa orang ber-  PD), Sri Novida (F­PD), Anton Sukartono (F­PD), Ferdian-
            pakaian rapi, dan menggunakan pin di kerah bajunya.  syah (F­PG), Zulfadhli (F­PG), Ahmad Zainuddin (F­PKS),
            Ya, merekalah Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR yang  Surahman Hidayat (F­PKS), dan Budi Heryadi (F­Gerin-
            akan bertolak ke Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi  dra).
            Tenggara.
                                                                 Di Bali, usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Bali I
              Kunjungan Komisi X DPR ini dalam rangka melakukan  Ketut Sudikerta beserta jajaran di Kantor Gubernur Bali,
            tugas konstitusionalnya, yaitu memantau kondisi pendi-  Agus Hermanto menegaskan, sekolah yang tidak memi-
            dikan di kedua daerah tersebut. Tim Kunker ke Provinsi  liki izin harus ditindak, dan dihentikan operasionalnya.
            Bali diketuai oleh Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto  Padahal terkait sekolah tanpa izin ini tidak menjadi pem-
            (F­PD), dan turut dalam rombongan diantaranya Ang-  bahasan pada sesi pertemuan. Permasalahan ini dita-
            gota Komisi X DPR Parlindungan Hutabarat (F­PD), Lucy  nyakan oleh sejumlah awak media Bali.
            Kurniasari (F­PD), Jefirstson Riwu Kore(F­PD), Nurul Qo-
            mar (F­PD), dan Jamal Mirdad (F­GERINDRA). Hadir pula   “Terkait dengan perizinan, walaupun hak izin melekat
            Anggota Komisi X DPR lain, yaitu Popong Otje Djundu-  pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun
            nan (F­PG), Harbiah Salahuddin (F­PG), Rully Chairul  Pemerintah Daerah juga memiliki hak untuk pro aktif
            Azwar (F­PG), Kahar Muzakir (F­PG), Wayan Koster (F­  dalam hal ini, supaya ada penindakan lebih lanjut. Tidak
            PDIP), Asdy Narang (F­PDIP), Rohmani (F­PKS), Herlini  boleh ada institusi pendidikan yang tidak memiliki izin,”


                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 116 TH. XLIV, 2014  67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72