Page 42 - MAJALAH 81

untuk melindungi masyarakat dari
pelayanan dokter yang buruk. Karena
hampir 20-30 persen mutu lulusan
Fakultas Kedokteran kurang baik.
Berangkat dari masalah ter-
sebut di atas, Komisi IX DPR berinisi-
atif membentuk Panitia Kerja Ujian
Kompetensi Kedokteran Indonesia
dan Penempatan Dokter (Panja UKDI).
Panja tersebut mau menyiasati agar
tenaga medis mencukupi di seluruh
wilayah Indonesia dan menyelidiki
sistem uji kompetensi yang dilakukan
selama ini.
Anggota Komisi IX DPR, Ledia
Hanifa, mengemukakan uji kompe-
tensi dokter layak dilakukan, karena
tugas dokter menyangkut masalah
nyawa masyarakat. Jangan sampai
sarjana lulusan kedokteran tidak kom-
peten dibidangnya.
Dijelaskan Ledia bahwa perso-
alannya bukan di dokter itu tidak harus
ikut uji kompetensi, namun sistemnya
yang harus diperbaiki.
Saat Panja UKDI melakukan dia- tapi usernya ada di Kementerian Ke- jalankan, hal ini dapat berakibat fatal.
log dengan Dirjen Dikti, ada hal-hal sehatan (Kemenkes). Kelihatan tidak Jadi sebetulnya jika kita katakan
yang menurut Ledia belum selesai match. Sementara sejarah di negara bahwa UKDI yang menyebabkan
dan perlu didalami. Karena pengelo- ini, koordinasi menjadi suatu yang kekurangan dokter di 8.234 puskes-
laan sistem kedokteran ada di Dikti, mudah diucapkan tapi sulit untuk di- mas di Indonesia, rasanya bukan satu-
satunya.
Ledia memberikan contoh di
daerah pemilihannya Kota Bandung.
Pemerintah Daerah membuka 23 po-
sisi dokter di Puskesmas Kota Ban-
dung. Namun yang daftar hanya 12
dokter dan langsung diterima, masih
kekurangan 11 dokter. Padahal posisi
tersebut untuk puskesmas di kota, bu-
kan di daerah dan di sana ada bebera-
pa perguruan tinggi negeri dan swasta
yang ada fakultas kedokterannya.
Padahal Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2005 melarang Pe-
merintah Daerah mengangkat pega-
wai negeri. Permintaan formasi sesuai
permintaan Kemenkes melalui Ke-
menterian Pendagayagunaan Apara-
tur Negara (Kemenpan).
Ketika beberapa kali Rapat Kerja
dengan Menkes, Politisi Partai Keadi-
lan Sejahtera ini memberikan saran
untuk penempatan tenaga kesehatan
di daerah-daerah, agar Menkes me-

| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |