Page 45 - MAJALAH 81
P. 45
ANGGARAN
BAKN DPR RI Temukan
Permasalahan Dalam Hasil
Pemeriksaan BPK RI
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara – BAKN DPR RI dibentuk berdasarkan
UU nomor 27 tahun 2009 tentang MD3. Dalam usianya yang baru memasuki satu tahun,
alat kelengkapan dewan ini telah membuat langkah penting dalam membangun
akuntabilitas keuangan negara yang lebih baik.
na kami merasakan ada sajian laporan
yang berbeda antara satu daerah de-
ngan daerah lainnya.
Bagi publik ini sepertinya BAKN
DPR RI mengaudit BPK?
Saya kira bukan mengaudit BPK
tapi karena kami sebagai mitra maka
kami juga ingin fungsi BPK sebagai au-
dit negara betul-betul seperti yang di-
harapkan masyarakat. Setelah kami tu-
run ke daerah-daerah ternyata banyak
bupati mengalamai kesulitan didalam
memberlakukan standar akuntansi,
yang mana yang harus dipatuhi, kan
begitu. Implikasinya kepada pemerik-
saan BPK. Yang kedua kami sampaikan
penilaian atas sebuah kualitas laporan,
BPK yang berbeda dengan lainnya. Se-
hingga ada satu daerah dengan kasus
yang sama divonis oleh BPK, sebagai
merugikan keuangan negara hal sama
didaerah yang lain tidak. Kami tanya-
kan kok jadi seperti itu. Kemudian hal
lain yang kami sampaikan kepada BPK
adalah soal standardisasi pemeriksaan
kepada BPK.
Ketua BAKN, Ahmad Muzani (kiri) Hubungan BAKN dengan BPK
AKN berhasil menemu- Pak Muzani hasil evaluasi BAKN seperti apa, mitra kerja atau kon-
atas temuan BPK benar yang per-
kan beberapa permasala- tama kali? sultasi saja?
han dalam temuan audit Kita mitra tapi tidak bisa saling
BPK. Masukan dari BAKN Ya.. BPK sendiri mengakui sejak mempengaruhi, cuman dalam UU MD3
Bini sangat berarti karena BPK ini ada, baru sekarang mendapat dijelaskan BAKN berwenang untuk
sepanjang sejarah republik belum ada kritik terhadap kinerja BPK. Ini diakui meningkatkan kualitas laporan BPK
satupun institusi yang mengkritisi ha- oleh Hasan Bisri (anggota BPK-red). dan memberi arah bagi pemeriksaan
sil audit BPK. Parlementaria mencoba Yang pertama kali kita sampaikan BPK, berwenang pada pemeriksaan
mendalami hal ini dalam wawancara adalah kualitas laporan BPK yang BPK dengan tujuan tertentu.
dengan ketua BAKN DPR RI, Ahmad menurut hemat kami perlu ada stan- Dalam UU tidak ada kata-kata mi-
Muzani. dardisasi yang jelas, yang baku. Kare- tra, bahwa semua laporan yang disam-
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
