Page 47 - MAJALAH 81
P. 47
ANGGARAN
Hasil Evaluasi BAKN DPR RI Atas Temuan BPK RI
1. Perbedaan aturan satu kementerian dengan kementerian lainnya bahkan dengan aturan yang dihjadikan acuan oleh
BPK dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Ketidak seragaman pendapat BPK atas pelaksanaan anggaran di suatu Pemda tingkat II dengan Pemda tingkat II lain-
nya.
3. Didalam beberapa laporan hasil pemeriksaan BPK diketahui terdapat banyak temuan tetapi opini BPK terhadap Pemda
tersebut tetap ‘WDP’ (Wajar Dengan Pengecualian).
4. Carry over temuan yang ada pada saat Pemda dipimpin kepada daerah yang lalu mengakibatkan laporan keuangan
Pemda yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang sekarang tidak mendapatkan opini ‘WDP’.
5. Compliance versus dampak negatif bila comply – Beberapa auditee mengeluhkan laporan BPK hanya menonjolkan un-
sur ‘compliance’. Padahal didalam keadaan tertentu yang sangat mendesak dan untuk kepentingan masyarakat mung-
kin saja auditee terpaksa menyimpang dari aturan yang ada.
6. Isi laporan versus tindak lanjut temuan. Seringkali laporan hasil pemeriksaan BPK sangat panjang, terlalu banyak find-
ing (kondisi) tetapi kurang menganalisa penyebab dan dampak atau akibatnya. Akhirnya rekomendasi mengambang
dan banyak yang sulit ditindaklanjuti.
7. Pinjaman pemerintah pusat/daerah. Dalam memeriksa rekening pinjaman pemerintah, BPK pada umumnya lebih ban-
yak melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan pinjaman tersebut, dari pada melakukan pengujian atas proses
terjadinya pinjaman tersebut.
(data Sekretariat BAKN)
Anggota BAKN, MA. Fauzi Achmad
Ada 9 orang anggota BAKN DPR Kabupaten/Kota menjadi temuan pe-
RI. Keberadaan alat kelengkapan ini nyimpangan BPK, sedangkan pelak-
juga diwarnai dengan kehadiran ang- sanaan anggaran yang sama di Peme-
gota yang pernah berpengalaman se- rintah Kabupaten/Kota lainnya tidak
bagai auditor BPK RI. ABDILLA FAUZI dianggap sebagai penyimpangan.
ACHMAD anggota BAKN dari Fraksi
Partai Hanura. Pemahamannya ten- Pendapat Bapak terhadap temuan
tang dunia auditor, serta studi banding perbedaan itu?
yang pernah dilakukannya ke BPK ne- Menurut pemahaman dan penga-
gara lain seperti Spanyol dan Austra- laman saya, serta proses audit lapa
lia mempertajam rekomendasi yang ngan, maka perlu dilakukan pemu-
di-sampaikan kepada lembaga audit takhiran. Jadi, Tim Audit BPK melaku-
negara ini. Berikut petikan wawan- kan pembahasan atas temuan peme-
caranya dengan tim Parlementaria. riksaan dengan obyek yang diperiksa
sesuai dengan standar pemeriksaan
keuangan negara. Dalam hal ini, pihak
Bagaimana BAKN menemukan auditee menyampaikan kondisi yang
adanya perbedaan audit di tingkat menyebabkan terpaksa adanya pen-
Kementerian? yimpangan. Auditor dapat memasuk-
Ada keluhan dari beberapa au- Bagaimana pula dengan keluhan kan kondisi khusus tersebut apabila
ditee atas terjadinya perbedaan an- Auditee di level Pemerintah Dae- memang senyatanya secara obyektif
tara aturan Kementerian-kementerian rah? perlu pihak auditee membuat kebijak-
yang bersangkutan, misalnya Kemen- Pada saat kunjungan kerja, di- sanaan sesuai levelnya. Tetap saja per-
terian Dalam Negeri maupun Kemen- sampaikan keluhan dari beberapa aturan yang menjadi acuan Temuan di
terian Kesehatan, dengan aturan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota, bah- saat pemeriksaan lapangan, namun
Kementerian Keuangan. Akibatnya, wa pendapat BPK terhadap suatu manfaatnya adalah dapat merupakan
dapat terjadi, auditee merasa apa pelaksanaan anggaran dari suatu umpan balik bagi kesisteman yang dia-
yang dilakukannya sudah benar se- Pemda Kabupaten/Kota tertentu ber- tur dalam penyempurnaan Peraturan
suai dengan aturan Kementerian yang beda dengan Pemda Kabupaten/Kota oleh regulator sesuai dengan level ke-
bersangkutan, akan tetapi oleh BPK lainnya. Ketidak-seragaman pendapat wenangannya, guna kelancaran pelak-
dianggap sebagai temuan penyimpa- BPK ini dapat mengakibatkan pelak- sanaan kedepan.
ngan. sanaan anggaran di suatu Pemerintah BAKN mengusulkan BPK perlu
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
