Page 52 - MAJALAH 81

Selagi DIM seperti itu, maka kita ti- menunggu RUU tandingan selesai karena pembahasan BPJS yang terlalu
dak mengerti maknanya pemerintah,” dibuat pemerintah. Dia yakin Sum- lama”, ungkapnya.
terangnya. ber Daya Pemerintah banyak, seperti Secara resmi DPR akan mengam-
“Dan ketika pemerintah berwa- sumber daya manusia dan sumber bil sikap. Apakah menunggu atau DPR
cana panjang lebar tentang berbagai daya dana. “Sebetulnya kalau me- menyatakan bahwa pemerintah belum
hal, silahkan saja dituangkan dalam mang RUU tandingan itu ada, sampai- siap. Hal ini tergantung pada peme-
DIM. Pada dasarnya DPR sepakat kan saja biar tidak terjadi konflik antar rintah. Bola ada di pemerintah. Na-
membahas. Jika pemerintah tidak lembaga negara,” kata Zuber lagi. mun menunggu ada batas-batas yang
setuju, tidak apa-apa, kita bahas untuk Menurutnya jika pemerintah perlu ditolerir. Dalam hal ini pemerin-
mencari titik temunya. Pemerintah mau, pemerintah bisa berkonsultasi tah yang menolak membahas.
mungkin mau mengusulkan BUMN atau menjadikan tim pembuat SJSN DPR berharap pemerintah me-
khusus, sedangkan kita hal yang ber- dulu menjadi timnya pemerintah. ngambil langkah cepat. Jika peme-
beda, tidak apa-apa, ajukan saja dulu.” Tapi jika itu tidak dilakukan seperti rintahan akan meminta fatwa MA,
tambahnya. menjadi unhistory, seolah-olah benda segera dilakukan. Sehingga jika kepu-
Pansus DPR menginginkan semua asing. “Sehingga kalau pemerintah tusan MA turun, sudah ada kejelasan.
usulan pemerintah diajukan secara tidak siap, itu memang benar. Wa- Pada prinsipnya DPR punya kesiapan
tertulis dalam bentuk DIM, yang mana cana-wacana dari pemerintah tidak seratus persen untuk mendengar-
nantinya akan dibahas dalam pansus. sampai pada kemampuan pada pem- kan apa keinginan pemerintah. DPR
“Namun jika keinginan pemerintah buatan DIM. Kita membahas sesuatu menginginkan pembahasan RUU ini
tidak tertuang dalam DIM, apa yang yang resmi dan tertulis,” papar ayah selesai sebelum masa persidangan ini
akan dibahas pansus,” terangnya. dari enam orang anak ini. berakhir.
“Pembahasan RUU BPJS akan Dinformasikan Zuber bahwa DPR Pada prinsipnya Pansus DPR siap
lebih enak jika tidak tertutup dengan ingin pemerintah segera berkoordina- membahas. Jika nantinya ada perbe-
masalah pengaturan. Disini tidak ada si dalam waktu yang tidak terlalu lama, daan yang ekstrim antara pemerintah
artinya diskusi BPJS kalau tidak ada karena DPR terikat dengan tata tertib. dan DPR, DPR siap membahas untuk
pengaturan dalam RUU BPJS, lalu BPJS “Kami tidak bisa menahan gejolak mencari solusinya. Tetapi jika peme-
akan mengatur apa? Itu yang menjadi masyarakat yang sudah sangat meng- rintah tidak siap, pemerintah diminta
persoalan,” tambahnya. inginkan BPJS. Demo buruh mengenai untuk membuat surat kepada Pimpi-
Zuber menduga pemerintah be- BPJS sudah sering terjadi. Padahal nan DPR untuk menunda pembahasan.
lum siap dan sengaja mengulur waktu. ada isu penting tentang ketenagaker- (SC) foto: sc/doc parle
Hal itu dilakukan pemerintah sambil jaan yang perlu dibahas. Tapi tertahan

| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 81
1
ARLEMENT
P