Page 57 - MAJALAH 81
P. 57
LEGISLASI
dikan tinggi, pengelolaan pendidikan
tinggi, dukungan pemerintah daerah,
dan lain-lain.
Substansi RUU Pendidikan Tinggi
harus dapat merajut ke-Indonesiaan.
Terutama Pasal 58 ayat (1) dan ayat
(2) harus mengakomodir calon ma-
hasiswa yang berasal dari daerah ter-
pencil secara geografis, miskin, tidak
mendapat akses pendidikan yang baik
seperti di kota besar. Ketersediaan
kualitas pendidikan menengah yang
terbatas menyebabkan calon maha-
siswa tidak dapat bersaing dengan
calon mahasiswa di kota besar.
Substansi RUU Pendidikan Tinggi
harus mencakup seperangkat nilai
yang perlu dipertimbangkan sebagai
sarana mewujudkan lulusan pergu-
ruan tinggi yang mempunyai kepriba-
dian yang terpuji yaitu dengan mewu-
judkan sistem pendidikan nasional
yang berdasarkan pada Pancasila se-
bagaimana diletakkan dasar tersebut
oleh founding father dan kebudayaan
Indonesia.
Perlu dilakukan pemetaan ber-
Wakil Ketua Komisi X DPR Di STP Denpasar bagai perguruan tinggi di Indonesia
ruan Tinggi itu berjalan secara adil, guruan Tinggi Negeri atau Perguruan sehingga substansi RUU Pendidikan
transparan dan akuntabel. Hanya saja, Tinggi Milik Negara dan untuk pergu- Tinggi tentang otonomi dapat diim-
dalam perkembangan pembahasan, ruan tinggi swasta tetap Perguruan plementasikan oleh seluruh perguruan
titik tekan RUU ini akan bersifat lebih Tinggi Swasta (PTS). Alternative lain tinggi yang ada di Indonesia, untuk itu
luas mengatur soal pendidikan tinggi Istilah PTP sebaiknya dirubah menjadi perlu dilakukan simulasi terlebih da-
di Indonesia, dan tidak semata dari as- Perguruan Tinggi Negara. Selain itu, hulu sebelum RUU Pendidikan Tinggi
pek tata kelolanya. Hal itu masih kita Penggunaan istilah “majelis pemang- disahkan sebagai sebuah Undang-
rumuskan sampai sekarang. ku” kurang jelas sehingga perlu ditin- Undang dengan berdasarkan hasil
jau kembali/menggunakan istilah lain. pemetaan tersebut.
Panja telah melakukan kunjungan
ke berbagai daerah dalam rangka Masukan-masukan penting apa Bagaimana Panja mengantisipasi
mendapatkan berbagai masu- yang diberikan terkait dengan RUU ini agar setelah disahkan ti-
kan. Bagaimana tanggapan dari RUU dimaksud. dak terjadi pembatalan dari Mah-
stakeholders terhadap RUU ini. Berdasarkan laporan yang di- kamah Konstitusi.
Pada prinsipnya pemangku ke- sampaikan Tim kunjungan lapangan Pasca pembatalan UU BHP oleh
pentingan menyambut baik dibahas- Panja RUU Pendidikan Tinggi Komisi X MK, pada tanggal 6 April 2010, Komisi
nya RUU ini. Walaupun masih perlu DPR-RI khususnya ke Provinsi DI Yog- X melakukan pertemuan dengan MK
banyak perbaikan disana sini. Tentu- yakarta, diperoleh kesimpulan bahwa, di gedung MK. Tujuan kedatangan
nya masukan-masukan itu sangat ber- Substansi RUU Pendidikan Tinggi kami tersebut bukan untuk mem-
harga bagi penyempurnaan RUU mengatur secara menyeluruh terha- pertanyakan keputusan pembatalan
tersebut. dap pendidikan tinggi yang merupa- tersebut, namun meminta penjelasan
Diantara banyaknya masukan kan bagian yang tidak terpisahkan dari tambahan secara langsung dari MK
yang disampaikan adalah penggu- Sistem Pendidikan Nasional, dengan tentang alasan pembatalan tersebut
naan nama/istilah Perguruan Tinggi mengedepankan standardisasi secara serta melakukan konsultasi tentang
Pemerintah (PTP) kurang tepat. Peng- bertahap dari sisi lembaga penyeleng- bagaimana status hukum sejumlah
gunaan nama yang tepat adalah Per- gara, statuta, penyelenggaraan pendi- Perguruan Tinggi yang sudah bersta-
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
P
1
ARLEMENT
Edisi 81
