Page 60 - MAJALAH 81

harus mempu mengubah Undang-Un- nguatan dari petani kita dalam rangka Soebagya juga menegaskan, sebetul-
dang itu secara totalitas. Dimana Un- ketahanan pangan itu, kemudian tak nya tidak cukup dalam Undang-Un-
dang-Undang itu tidak hanya menga- menutup kemungkinan dari sector dang ini saja, tetapi bagaimana nanti
tur mengenai masalah pangan, tidak swata itu harus betul-betul menjadi Undang-Undang tersebut menjadi Un-
hanya komunitas pangan saja, tetapi sector swasta yang mampu dan mau dang-Undang yang bisa memayungi
mulai dari proses hulu hilirnya, sampai bekerja sama dengan petani kita, jadi dari pada semua kebijakan yang ada,
pengamannya sehingga kita menjadi sinergisitas antara pengusaha swata sehingga kita harus kembali lagi.
Negara yang mempunyai kedaulata dan petani ini penting, dan disitu akan Seperti dijaman orde baru pernah
pangan itu. Itulah intisarinya, ujar Fir- kita batasi, peran asingnya dalam in- ada semangat bahwa impor buah-bu-
man. vestasi disektor petani akan kita ba- ahan. Kebijakan dari kementrian per-
Dia menegaskan bahwa, Penen- tasi. tanian yang terkait dengan pangan,
tuan pasal-pasalnya belumbisa diten- Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman tidak akan berhasil apabila tidak didu-
tukan karena kita masih mencari jaring
inspirasi dari masyarakat, dari luar dae-
rah seperti bali, yang banyak masukan
dari pakar-pakar, perguruan tinggi dan
kebudayaan yaitu: dimana Undang-
Undang harus mengatur dari hulu dan
hilir, termasuk mekanisme distribusi-
nya, managemen stoknya , bagaimana
pengaturan kelembagaan, bahkan ada
sebuah usulan perlu dibentuk kemen-
trian pangan atau BUMN pangan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Fir-
man Soebagyo juga mengemukakan,
kalau ditanya sedetail apa? karena saat
ini sedang jaring inspirasi maka masih
dalam tahapan itu memang kompilasi
data yang ada, mengkompilasi dari
masukan yang ada baru nanti dari tim
dapur, dan tim dapurnya akan mengo-
lah serta meramu semuanya, menjadi
sebuah naskah akademis.
Firman Soebagyo juga mene-
kankan, nanti didalam Undang-Un-
dang tersebut akan diatur semua-
nya, bagaimana perlindungannya,
bagaimana prosedurnya. Kita ini me-
miliki Undang-Undang Hortikultura
yang mengatur apa yang menjadi per-
hatian Negara luar adalah kita mem-
batasi investasi asing, dimana Un-
dang-Undang Pangan ini kelihatannya
harus ada gayung bersambut dengan
Undang-Undang Hortikultura. Kena-
pa? karena asing ini harus kita batasi,
kalau sampai pangan yang fundamen-
tal tadi kemudian tergantung pada
asing, ini akan menjadi petaka.
Dia jua mengatakan bahwa, ten-
tu kita harus lindungi rakyat kita dulu,
yaitu petani kita. Dengan petani 43
juta dari data metting, kemudian harus
kita posisikan dengan memberikan pe-

1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 | 1
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 81