Page 55 - MAJALAH 81

LEGISLASI

Suasana Rapat Panja RUU Perguruan Tinggi
tas Gajah Mada, Universitas Sumatera DPR RI. Aktifitas tersebut meliputi se- draft RUU yang sedang kami bahas
Utara, Universitas Airlangga dan Uni- jumlah Rapat Dengar Pendapat Umum ini.
versitas Pendidikan Indonesia. Untuk (RDPU) dengan sejumlah pihak guna
mengisi kekosongan tersebut, lahirlah memperoleh masukan tentang pasal- Hal-hal penting apa yang diru-
PP 66 Tahun 2010 sebagai landasan pasal yang terdapat dalam draft. Pan- muskan dalam RUU tersebut.
hukum yang mengatur soal status pe- ja mendengarkan masukan antara lain Pada awal pengajuan draft oleh
ngelolaan tujuh PTP BHMN tersebut. dengan Dewan Pendidikan Tinggi, Ba- pihak Sekretariat Jenderal DPRRI, RUU
Hanya saja, dalam perkemba- litbang Kementerian Pendidikan Nasi- ini hendak dinamakan RUU Perguruan
ngan pembahasan di Panja, muncul onal dan juga Asosiasi Penyelenggara Tinggi. Cakupan bahasannya juga le-
semacam kesepakatan bahwa RUU ini Perguruan Tinggi Swasta Indonesia bih pada tata kelola Perguruan Tinggi
bukanlah sebuah UU pengganti dari (APPTISI). saja. Hanya saja dalam perkembangan
UU BHP. Cakupan pembahasan dalam Selain itu, kami juga melak- pembahasan di Panitia Kerja Komisi X,
RUU ini lebih luas dari sekedar menga- sanakan kunjungan kerja langsung ke muncul pemikiran bahwa RUU ini ja-
tur tata kelola dan badan hukum Per- sejumlah daerah guna menjaring ma- ngan hanya mengatur soal Tata Kelola
guruan Tinggi namun lebih merupakan sukan terhadap draft RUU ini. Ada tiga Perguruan Tinggi namun mengatur
sebuah dasar bagi bagaimana grand daerah yang kami kunjungi yaitu Yog- soal Pendidikan Tinggi secara keselu-
design pendidikan tinggi kita di masa yakarta, Padang dan Nusa Tenggara ruhan. Sampai sejauh ini, kami masih
depan dibentuk. Meski, ada juga per- Timur. Tiga daerah ini mewakili tingka- menyempurnakan draft RUU ini.
mintaan agar hal-hal yang masih ba- tan pengelolaan Perguruan Tinggi; Yog Dalam draft awal RUU yang di-
gus dalam UU BHP tetap dimasukkan yakarta mewakili daerah yang kami ajukan oleh pihak Setjen DPR RI, RUU
dalam RUU ini. nilai pengelolaan perguruan tingginya ini terdiri dari 10 bab dan 82 pasal. Se-
sudah bagus, Padang mewakili daerah jumlah hal diatur dalam RUU ini seper-
Sejauh ini pembahasan RUU yang cukup bagus dan NTT mewakili ti asas pengelolaan Perguruan Tinggi
tersebut sampai dimana. daerah yang pengelolaan perguruan seperti asas nirlaba, otonom, transpa-
Sampai saat ini, Panja sudah tingginya belum bagus, meski bukan ransi, keadilan dan akutantabel. Selain
melaksanakan sejumlah aktifitas guna yang terburuk. itu juga diatur soal tanggungjawab
penyempurnaan draft RUU yang disu- Masukan-masukan tersebut akan pemerintah dalam pengelolaan Pergu-
sun oleh tim dari Sekretariat Jenderal kami himpun guna penyempurnaan ruan Tinggi dan jenis-jenis tanggung-

| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
|
1

Edisi 81
ARLEMENT
P