Page 50 - MAJALAH 81

sung dapat disetujui dan satu DIM di- “Persoalan yang paling mendasar Sebetulnya jika BPJS ini jalan,
setujui dengan perubahan redaksional. adalah maunya pemerintah apa kita BUMN-BUMN yang ada saat ini se-
Dari 194 DIM yang belum disetujui, tidak mengerti. Karena tidak ada sub- bagai penyelenggara jaminan sosial
sebanyak 140 DIM (67,6%) menunggu stansi yang diajukan pemerintah. Kita (PT. Askes, PT. Asabri, PT. Jamsostek
persetujuan DIM nomor 11. menunggu kesediaan pemerintah un- dan PT. Taspen) tidak akan ada ma-
Dalam DIM 11 tersebut, pemerin- tuk mengajukan substansi tersebut se- salah. BPJS ini akan menangani
tah menyatakan belum dapat meneri- cara tertulis. Jika tidak apa yang akan jaminan-jaminan yang pokok dan
ma materi pengaturan pembentukan kita bahas,” kata Zuber. mendasar. Jika ada orang yang meng-
badan hukum untuk menyelengga- Pada awalnya DPR memberi inginkan jaminan lebih dianjurkan
rakan program jaminan sosial dalam apresiasi kepada pemerintah, karena menggunakan asuransi komersial lain.
RUU BPJS. Menurut pemerintah RUU DPR menganggap pemerintah serius Dijelaskan Zuber bahwa keingi-
BPJS hanya membentuk satu badan dengan mengutus delapan menteri. nan DPR mengenai BPJS tertuang
hukum BPJS yang mana tidak seja- Menurut Zuber pembahasan RUU dalam RUU tersebut, dan keinginan
lan dengan Pasal 1 (1) UU SJSN yang BPJS sangat menarik, karena meru- pemerintah secara formal prosedural
menyatakan penyelenggara program pakan satu-satunya pembahasan RUU ada didalam DIM.
jaminan sosial oleh beberapa badan dimana pemerintah mengutus lebih “Seperti telah kita ketahui ber-
penyelenggara jaminan sosial. dari lima menteri. sama bahwa sampai pembahasan DIM
Dalam pembahasan DIM 11 terse- “Namun dalam perjalanannya 11 memperdebatkan apakah UU BPJS
but ada perbedaan yang mendasar an- DPR tidak melihat adanya keseriusan itu penetapan atau pengaturan”, ka-
tara Pansus DPR dan pemerintah. Per- dari pemerintah. Lebih-lebih perjala- tanya.
bedaan konsep yang mendasar antara nan pembahasan dalam Rapat Kerja Politisi dari Partai Keadilan Se-
Pansus DPR dengan Pemerintah an- Pansus tanggal 9 Februari 2011 kema- jahtera ini menyatakan bahwa selagi
tara lain mengenai apakah RUU BPJS rin. Saat loby pun pemerintah tidak pembahasan masih tetap di DIM 11,
bersifat penetapan saja atau bersifat hadir. Ini semakin meyakinkan kami pembahasan tidak akan bisa bergerak
penetapan dan pengaturan, bagaima- bahwa pemerintah tidak serius dan apa-apa. Apalagi dalam rapat kerja
na badan hukum BPJS, apakah BUMN, sengaja melambat-lambatkan pemba- terakhir pemerintah mengajukan usul
BUMN Khusus atau Badan Hukum hasan RUU ini”, kata Zuber. untuk melakukan revisi UU SJSN. Hal
Publik, dan apakah akan dibentuk satu
BPJS (BPJS tunggal) yang menjalankan
seluruh program jaminan sosial atau
dibentuk beberapa BPJS (BPJS multi).
Dari beberapa kali rapat kerja dan
rapat konsultasi (lobby) belum dapat
diputuskan mengenai perbedaan
konsep antara Pansus DPR dengan
Pemerintah terutama dalam hal sifat
RUU BPJS.
Bahkan dalam Rapat Kerja Pansus
RUU BPJS dengan Pemerintah terakhir
tanggal 9 Februari 2011 pemerintah
menyatakan ketidaksiapannya mem-
bahas RUU BPJS dan akan meminta
fatwa dari Mahkamah Agung menge-
nai sifat RUU BPJS.
Wakil Ketua Pansus RUU BPJS
Zuber Safawi menyatakan prihatin
terjadinya deadlock pembahasan RUU
BPJS dan tidak menduga hal tersebut
terjadi. “DPR sangat menyesalkan hal
ini, karena sudah menjadi keharusan
bahwa DPR memiliki kesiapan mem-
bahas UU dengan pemerintah. Tetapi
persoalannya kita tidak mengerti ke-
mauan pemerintah,” terangnya.
Wakil Ketua Pansus RUU BPJS Zubair Safawi

| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 | 1