Page 49 - MAJALAH 81

LEGISLASI

Raker Pansus RUU BPJS dengan Pemerintah

Pembahasan RUU BPJS :
Pemerintah Belum Siap Dan

Sengaja Mengulur Waktu

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun PR mengajukan Rancangan

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Undang-Undang BPJS (RUU
BPJS) yang telah disahkan
Nasional (SJSN) mengamanatkan DRapat Paripurna DPR tang-
gal 29 Juli 2010 sebagai RUU Usul Ini-
dibentuknya Badan Penyelenggara siatif DPR. Rapat Paripurna DPR tang-
Jaminan Sosial (BPJS) dengan gal 31 Agustus 2010 telah menyetujui
pembentukan Panitia Khusus RUU
Undang-undang selambat-lambatnya BPJS yang beranggotakan tigapuluh
orang anggota perwakilan dari sembi-
tanggal 19 Oktober 2009. lan fraksi untuk membahas RUU BPJS
tersebut.
Presiden melalui suratnya kepada
Pimpinan DPR telah menugaskan dela-
pan orang menteri antara lain Menteri
Keuangan, Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara, Menteri BUMN, Menteri So-
sial, Menteri Kesehatan, Menteri Tena-
ga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas baik secara sendiri
maupun bersama-sama melakukan
pembahasan RUU BPJS bersama DPR.
Pemerintah telah menyampaikan
Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU
BPJS dalam Rapat Kerja Pansus RUU
BPJS tanggal 15 Oktober 2010. Dalam
raker tersebut dari 207 DIM yang diaju-
Jajaran Pimpinan Pansus RUU BPJS pada saat melakukan rapat kan pemerintah, duabelas DIM lang-

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |