Page 51 - MAJALAH 81

LEGISLASI

Wakil Ketua Pansus RUU BPJS Zubair Safawi
tersebut merupakan langkah mundur. Namun pemerintah melalui surat- tas terakhir. “Jika hal ini tidak kunjung
“Saya tidak tahu persis bagaimana itu nya tertanggal 12 Januari 2011 yang selesai kita akan lapor kembali pada
terjadi. Bayangan kami mungkin itu menyatakan bahwa RUU BPJS bersifat Pimpinan Dewan atau kepada Bamus
terjadi karena pemerintah kesulitan penetapan dan pengaturan mengenai DPR, bahwa pembahasan RUU BPJS
untuk mengkoordinir delapan men- tata kelola, tujuan dan fungsi maupun mengalami deadlock dan kalau me-
teri,” ungkapnya. hubungan antar lembaga BPJS akan mungkinkan meminta perpanjangan
Dikemukakan Zuber bahwa ala- dituangkan dalam bab khusus yang waktu,” jelasnya.
san DPR mengapa RUU BPJS ini mengatur tentang BPJS dalam UU Perkara pemerintah mau me-
bersifat penetapan dan pengaturan, SJSN. Hal ini menunjukkan ketidak- ngajukan ke MA itu urusan lain. Na-
disamping tidak menyalahi UU yang konsistenan pemerintah. “Kita tidak mun menurutnya hal itu tidak boleh
ada, DPR menginginkan begitu UU ini bisa bicara substansi karena ketika lama-lama, karena masyarakat sudah
selesai bisa langsung jalan tanpa harus kita bicara substansi, pasti itu bicara menunggu. Bahkan pemerintah sudah
menunggu peraturan-peraturan lain. pengaturan, dan DPR menganggap digugat oleh Komite Aksi Jaminan So-
“Makanya kita atur selengkap pemerintah tidak konsisten,” pa- sial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
mungkin, kami berharap sekali UU parnya. Hal ini bisa dijadikan bahan pembela-
BPJS cepat disahkan dan walaupun Sebagai contoh, dalam UU BI jaran bagi pemerintah. “Sebenarnya
ada proses tidak memakan waktu yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa masyarakat sangat marah atas proses
yang lama. Masalahnya ketika ini Keuangan (OJK) dibentuk dengan UU. pembahasan UU BPJS yang sangat
terhambat, maka tercipta persepsi Pada kenyataannya RUU OJK yang lambat. Kami menyadari betul bahwa
masyarakat bahwa pemerintah tidak diajukan pemerintah bersifat pen- ini menyakiti rakyat. Masyarakat su-
memihak rakyat, itu tidak bisa disalah- gaturan secara komprehensif menge- dah menunggu karena ini adalah dasar
kan,” terang Zuber. nai OJK antara lain menyangkut tugas, dari kehidupan berbangsa dan berne-
Saat pembahasan sampai DIM 11 pimpinan, organ pendukung, pembi- gara”, papar pria asal Bogor.
dinyatakan lobby, sebetulnya didalam ayaan dan lain-lain. Zuber menjelaskan, bahwa ber-
lobby ada perkembangan yang me- Menurut Anggota DPR dari Dae- dasarkan pengakuan pemerintah,
narik kata Zuber, waktu itu salah satu rah Pemilihan Kudus, bahwa berdasar- pemerintah juga ingin menyelesaikan
wakil pemerintah salah satu dirjen Ke- kan tata tertib DPR pembahasan RUU RUU BPJS. Namun hal itu tidak tertu-
menterian Hukum dan HAM menga- BPJS sudah melampaui dua kali masa ang didalam DIM pemerintah. “Dalam
takan sebetulnya UU ini pengaturan persidangan dan Undang-undang kehidupan bernegara yang diatur
selagi UU tersebut tidak bertentangan BPJS sudah ditunggu masyarakat ba- dalam prosedur-prosedur, pemba-
dengan induknya. nyak. Masa persidangan ini adalah ba- hasan UU itu dasarnya adalah DIM.

| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 81
1
ARLEMENT
P