Page 54 - MAJALAH 81
P. 54
perlu dilakukan untuk membangun bahwa RUU ini tidak perlu dibahas. Apakah RUU ini diajukan
perguruan tinggi yang sehat, bermutu, Meski begitu kami di Komisi X ber- karena dibatalkannya UU BHP
mandiri, dan maju. pendapat bahwa aturan-aturan ten- oleh Mahkamah Konstitusi.
Pembahasan RUU tentang Pen- tang Perguruan Tinggi yang ada dalam Sejak awal, setelah Mahkamah
didikan Tinggi termasuk dalam Daftar UU Sisdiknas masih terlalu umum dan Konsitusi menyatakan bahwa UU BHP
Program Legislasi Nasional RUU Pri- tidak mengatur secara rinci komplek- tidak memiliki kekuatan hukum yang
oritas Tahun 2011. sitas masalah yang ada di Perguruan mengikat, Komisi X DPR RI bersikap
Untuk mengetahui sejauh mana Tinggi. bahwa aturan pengganti dari UU BHP
Panja RUU ini telah melaksanakan tu- Begitu pula PP No. 66 Tahun haruslah juga berbentuk undang-un-
gas-tugasnya, berikut wawancara Par- 2010 tidak dimaksudkan sebagai dang, bukan PP. Hal ini didasari pan-
lementaria dengan Ketua Panja RUU pengaturan Perguruan Tinggi secara dangan bahwa hal ihwal Perguruan
Pendidikan Tinggi yang juga Wakil khusus, namun semua jenjang pen- Tinggi haruslah diatur dengan aturan
Ketua Komisi X DPR RI Rully Chairul didikan pada umumnya. Selain itu, yang kuat karena sektor Pendidikan
Azwar. terkait dengan badan hukum pergu- Tinggi adalah sektor yang strategis
ruan tinggi, ada amanat dari pasal 53 dan masalahnya juga kompleks.
Apa yang menjadi dasar RUU ten- UU Sisdiknas bahwa aturan mengenai Selain itu, pasca putusan MK
tang Perguruan Tinggi ini diba- Badan Hukum Pendidikan, termasuk tersebut, memang terjadi kekoso-
has. badan hukum Perguruan Tinggi diatur ngan hukum tentang status PTP yang
Perguruan Tinggi merupakan ba- dalam bentuk undang-undang, bukan selama ini berstatus Badan Hukum Mi-
gian dalam Sistem Pendidikan Nasi- PP. Karena itulah maka kami menilai lik Negara (BHMN) seperti Universitas
onal (Sisdiknas) yang memiliki peran RUU tentang Pendidikan Tinggi layak Indonesia, Institut Pertanian Bogor,
strategis dalam kehidupan bangsa diajukan sebagai inisiatif DPR. Institut Teknologi Bandung, Universi-
dan pembangunan pendidikan nasi-
onal, kalangan Perguruan Tinggi kita
harapkan bisa menjadi pilar bangsa
dan motor perubahan sosial di ma-
syarakat. Agar Perguruan Tinggi dapat
menjalankan fungsi idealnya tersebut,
maka Perguruan Tinggi harus dikelola
secara tepat, baik dari sisi akademik
maupun non-akademiknya.
Kita tidak menginginkan penge-
lolaan Perguruan Tinggi, baik Pergu-
ruan Tinggi Pemerintah (PTP) maupun
Perguruan Tinggi Masyarakat (PTM)
dikelola secara serampangan dan apa
adanya. Sebaliknya, pengelolaan Per-
guruan Tinggi harus dilakukan secara
tepat dan professional agar Perguruan
Tinggi dapat menjalankan visi dan
misinya sesuai dengan visi dan misi
pendikan nasional. Untuk itu, kami
memandang perlu ada satu Undang-
Undang yang mengatur secara khusus
dan rinci mengenai Perguruan Tinggi.
Sejauh ini, aturan mengenai Per-
guruan Tinggi sudah ada dalam se-
jumlah pasal di UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Perguruan Tinggi juga diatur dalam
Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Ta-
hun 2010 yang kemudian direvisi men-
jadi PP no. 66 tahun 2010. Berdasar-
kan itu, ada pihak yang menyatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar saat meninjau Sekolah Tinggi Pariwisata di Denpasar
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 81
1
ARLEMENT
P
