Page 58 - MAJALAH 81
P. 58
tus BHMN pasca pembatalan UU BHP. DIM nya berdasarkan draft awal da- Meski begitu kita juga mencatat
Dalam pertemuan tersebut sem- hulu agar kita tepat jadwal. adanya keprihatinan dari masyarakat
pat tercetus pemikiran dari sejumlah Kita berharap, awal Maret 2011 terkait dengan mahalnya biaya masuk
anggota Komisi X tentang kemungki- ini RUU sudah disampaikan ke Badan ke Perguruan Tinggi serta tingginya
nan adanya keterlibatan MK berben- Legislasi untuk harmonisasi dan pem- biaya kuliah di Perguruan Tinggi. Se-
tuk konsultasi dalam penyusunan se- bulatan hingga pada pertengahan Ma- lain itu, kami juga menilai banyak PTS
buah UU agar setelah disahkan, UU itu ret 2011, RUU tersebut sudah selesai yang dikelola secara serampangan
tidak dibatalkan oleh MK. Hanya saja, diharmonisasi Baleg dan disampaikan dan tidak profesional. Kampus-kam-
jawaban dari Ketua MK saat itu adalah, kembali ke Komisi X DPR RI. Selanjut- pus semacam ini tetap dibanjiri calon
kewenangan MK bukanlah kewena- nya, pada pertengahan Maret 2011, mahasiswa karena biaya kuliahnya cu-
ngan legislasi seperti yang menjadi Komisi X sudah menyampaikan draft kup rendah dan terjangkau. Jadi, calon
kewenangan DPR. Kewenangan MK, RUU ke Pimpinan DPR RI untuk dijad- mahasiswa yang tidak punya biaya un-
hanyalah menilai apakah sebuah UU walkan dan disahkan dalam paripurna tuk masuk ke kampus yang bagus ter-
itu bertentangan dengan UUD 1945 menjadi RUU Usul DPR RI. Pemba- paksa kuliah di kampus-kampus yang
pasca UU tersebut disahkan. hasan Tingkat I RUU ini kita harap bisa seadanya.
Dalam pertemuan tersebut, MK dilakukan pada Masa Sidang IV tahun Untuk itu, RUU ini saya harapkan
menjelaskan amar putusannya se- sidang 2010 – 2011. bisa menjawab masalah-masalah ke-
cara gamblang. Komisi X sepenuhnya tersediaan kursi perguruan tinggi yang
bisa memahami alasan tersebut dan Harapan-harapan apa yang akan berkualitas bagi kalangan menengah
mencatat benar-benar rambu-rambu bapak sampaikan sehubungan ke bawah. Karena itu proses seleksi
yang telah ditetapkan MK. Karena itu, dengan pembahasan RUU ten- masuk perguruan tinggi harus diatur
yang bisa dilakukan Panja adalah me- tang Perguruan Tinggi. secara seksama.
nyusun RUU ini dengan rambu-rambu Sejauh ini, otonomi kampus su- Selain itu, proses perijinan per-
yang kami peroleh dalam pertemuan dah berjalan dengan cukup baik. Kita guruan tinggi harus diperketat agar
deng-an MK pada bulan April tersebut tentu saja tidak berharap otonomi hanya mereka yang serius memba-
de-ngan harapan agar RUU yang di- Perguruan Tinggi ini, baik di bidang ngun kampus yang berkualitas lah
hasilkan kembali tidak dimentahkan akademik maupun di bidang non-aka- yang bisa mendirikan perguruan
oleh MK pasca disahkan nanti. demik dirampas kembali. Hasil yang tinggi. Selain itu, haruslah disadari
ditunjukkan dari pemberian otonomi bahwa membangun kampus yang
Target pembahasan RUU ini dapat Perguruan Tinggi kita sudah tampak berkualitas itu memerlukan dana in-
diajukan ke Paripurna (Pembi- dalam bentuk, antara lain, naiknya vestasi yang tidak sedikit. Mudah-mu-
caraan Tingkat II). peringkat kampus-kampus kita, khu- dahan RUU ini juga bisa mendorong
Dalam rapat pertama Panja tang- susnya PTN, dalam peringkat kampus agar orang-orang yang memiliki dana
gal 20 Januari 2011 lalu disepakati bah- dunia. tertarik berinvestasi di dunia pendidi-
wa kita mengalokasikan waktu sampai kan tinggi.(tt)foto: tt/doc parle
akhir Januari 2011 untuk perbaikan Suasana Rapat Panja RUU Perguruan Tinggi
draft RUU. Karena itulah kita melak-
sanakan sejumlah RDPU dengan se-
jumlah pihak mulai 27 Januari lalu
dan pada 3 Februari 2010 kita melak-
sanakan kunjungan ke tiga daerah
untuk mencari masukan dari sejumlah
PTN dan PTS di wilayah yang kita kun-
jungi.
Selanjutnya, awal hingga perte-
ngahan Februari 2011 ini kita alokasi-
kan bagi masing-masing fraksi menyu-
sun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
RUU ini untuk kemudian Panja mem-
bahasnya hingga akhir Februari ini. Se-
jauh ini, sampai sekarang Panja masih
menyempurnakan draft berdasarkan
masukan dari RDPU dan kunjungan
kerja sehingga fraksi-fraksi menyusun
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
P
1
ARLEMENT
Edisi 81
