Page 56 - MAJALAH 81

Ketua Panja RUU Perguruan Tinggi Rully Chairul Azwar saat memimpin Rapat Panja
jawab pemerintah berdasarkan jen- PTP diwacanakan harus berorientasi khususnya Komisi X untuk pembena-
jang status otonomi Perguruan Tinggi pada penjaringan mahasiswa dari ka- han dan penataan Pendidikan Tinggi di
yang kita bedakan menjadi Perguruan langan menengah ke bawah karena Indonesia supaya berjalan lebih baik.
Tinggi dengan otonomi penuh, otono- dia mendapatkan dana bantuan dari Berdasarkan faktor-faktor terse-
mi sebagian dan Perguruan Tinggi pemerintah selain dana yang di- but, isi dalam UU ini nantinya tentu
yang menjadi Unit Pelaksana Teknis hasilkannya sendiri. Sedangkan PTM, saja akan melihat sejumlah pasal-pa-
kementerian. berorientasi pada masyarakat kelas sal yang kita anggap masih baik dalam
Mengingat bahwa badan hu- menengah atas yang biasa menyeko- UU BHP. Meski begitu, UU ini akan
kum Perguruan Tinggi itu bermacam- lahkan anaknya ke luar negeri. mengatur hal yang lebih luas diban-
macam, maka dalam draft juga diatur Untuk itu, PTM haruslah world dingkan dengan UU BHP karena tidak
soal Statuta yang menjadi pedoman class dan itu membutuhkan investasi. hanya mengatur soal badan hukum
penyelenggaraan Perguruan Tinggi. Bagaimana aturan yang memung- perguruan tinggi dan tatakelolanya
Diatur juga mengenai tata cara kinkan investasi di sektor pendidikan saja, namun juga mengatur soal grand
pendirian, perubahan dan penutupan tinggi muncul tapi tidak bertabrakan design Pendidikan Tinggi di Indonesia.
sebuah Perguruan Tinggi. Selanjutnya, dengan prinsip nirlaba? Jadi, UU ini tidak bisa dianggap berbe-
RUU ini juga mengatur soal tata ke- da sama sekali dengan UU BHP namun
lola yang rinci di PTP dan PTM semisal Apakah isi dari UU ini nantinya tidak juga bisa dikatakan sama.
organ yang harus ada di masing-ma- juga hampir sama dengan UU BHP
sing Perguruan Tinggi sesuai dengan atau berbeda sama sekali. Apa sebetulnya penekanan yang
jenjang otonominya serta bagaimana Seperti yang sudah saya kemu- diatur dari RUU ini.
bentuk akuntabilitas dan pengawasan kakan, pembatalan UU BHP oleh MK Dalam rancangan awal draft, titik
serta penjaminan mutu Perguruan menjadi salah satu faktor yang men- tekan RUU ada pada tata kelola Per-
Tinggi. dorong diajukannya draft RUU Pendi- guruan Tinggi terkait dengan tatacara
Dalam pembahasan, berkem- dikan Tinggi ini sebagai RUU inisiatif pendirian, statuta, status otonomi
bang sejumlah usulan dan wacana DPR. Hanya saja yang perlu dicatat, Perguruan Tinggi dalam pengelolaan
pengayaan isi dari draft awal RUU pembatalan UU BHP oleh MK itu bu- bidang akademik dan non-akademik,
ini. Misalnya, bagaimana tanggung- kanlah satu-satunya faktor pemicu. organ-organ di Perguruan Tinggi
jawab pemerintah atas PTP dan PTM. Faktor lainnya adalah keinginan DPR, dan bagaimana agar otonomi Pergu-

| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
|
1

Edisi 81
ARLEMENT
P