Page 61 - MAJALAH 81
P. 61
LEGISLASI
pertanian, dengan melibatkan semua
stikholder dalam rangka itu.
Dan itu semua kembali lagi kepa-
da pemerintah, oleh karena itu dalam
menyusun UU konteksnya harus jelas.
Apabila kita bicara tentang pangan
maka harus terintegrari, dan harmo-
nisasi terhadap Undang-Undang itu
menjadi penting, dan pembuatan Un-
dang-Undang itu juga menimbulkan
implikasi lain, dalam penyelesaian
Undang-Undang itu kemudian muncul
yang namanya PP.
Seperti dalam Undang-Undang
NO. 7 itu PP nya bisa sampai 17, hal
tersebut yang kita anitisipasi dalam
Undang-Undang itu sifatnya jangan
instruktif, Undang-Undang itu ha-
rus bisa memenuhi segala kebutuhan,
karena Undang-Undang ini merupa-
kan payung hokum, bahwa ini bisa di-
laksanakan dan mudah dijalankan.
Kalau kita bicara Undang-Un-
dang ini kan dibuat untuk kepentingan
kung dengan kebijakan-kebijakan lin- karena itu, melihat terjadinya ano- Negara. Kalau tujuan ini adalah pa-
tas sector, oleh karena itu diharapkan maly-perubahan iklim yang ekstrim ngan, maka kita harus realistis. Bahwa
Undang-Undang ini nanti konsekuen- ini tidak boleh jadi alasan pemerin- Undang-Undang dibuat untuk melin-
sinya adalah adanya regulasi terhadap tah, karena perubahan iklim ini kemu- dungi rakyat, yang dibagi beberapa
Undang-Undang lain yang berpihak dian pemerintah membuat kebijakan segmen, ada segmen petani kelas
pada kepentingan petani dan kepen- seenaknya sendiri, perpangan dari luar bawah, petani pengusaha dan lainnya.
tingan local. negeri. Namun justru kekuatan ini yang
Dikatakan juga bahwa, kalau bi- Namun justru dengan terjadinya harus kita bangun, menjadi sebuah
cara tentang jadwal, bahwa Undang- perubahan iklim ini menjadi sebuah kekuatan, dan out-putnya adalah ke-
Undang tentang Pangan itu final pada tantangan pemerintah bisa menganti- tahanan pangan nasional. Karena
Januari-April tahun ini untuk final 1, sipasi dan mengatasi perubahan ano- apabila kita bicara soal pangan, kita
dan untuk final kedua itu Mei-Juli yang maly dari iklim yang sangat ekstrim, hanya mengandalkan petani-petani
sudah menjadi Undang-Undang. Dan ini karena masih termasuk jaring as- saja tidak bisa, tetapi bagaimana op-
sudah disahkan dalam Rapat Paripurna pirasi, maka ini sebetulnya sosialisasi timalisasi petani itu tentang ketahan
dan diajukan lepada pemerintah untuk dalam penyusunan Undang-Undang pangan ini. Paing tidak mereka bisa
ditandatangini, ungkapnya. tersebut mendapat masukan dari per- memberikan kontribusi mengenai hal
Kita ada dua, yang pertama me- guruan tinggi dan stikholder. Dan se- itu, dari totalotas kebutuhan itu.
ngenai masalah pangan dan yang ke- karang kita juga sedang Rapat Degar Firman juga menyayangkan
dua mengenai masalah perlindungan Pendapat dengan BRI mengenai aspek soal besarnya peranan investor asing
bagi kesejahteraan petani. Itu kita tar- pembiayaan. dalam pengelolaan pangan di Indone-
getkan bulan Mei - Juli ini sudah final Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman sia. Pemerintah dinilai terlalu bergan-
untuk Rancangan Undang-Undang Soebagyo juga mengatakan bahwa, tung pada pihak asing. Bukan hanya
tersebut, dan bulan Agustus - Oktober karena itu dalam penyusunan Undang- pertambangan dan hutan saja yang
itu sudah final menjadi Undang-Un- Undang ini, tergetnya jangan kuantitas dikuasai perusahaan asing, sementara
dang. Jadi akan kita padatkan jadwal.: tapi targetnya adalah kualitas, karena panganpun mau diserahkan kepada
Firman Soebagyo juga me- targetnya dalam Undang-Undang ini asing, ungkap Firman.
negaskan kembali bahwa, memang kalau bisa harus bisa berlaku long life Dikemukakan pula bahwa me-
Undang-Undang ini sangat penting atau jangka panjang, oleh karena itu mang Undang-Undang Pangan terse-
dan mendasar karena petani belum kita harapkan UU ini menjadi pada but sudah saatnya untuk direvisi demi
mandapatkan satu perlindungan, oleh masalah pangan memiliki strategi mengarahkan pangan kita kepada ke-
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
P
1
Edisi 81
ARLEMENT