Page 65 - MAJALAH 81
P. 65

PROFIL




            rumah  aspirasi  yang  bertujuan  men-
            dekatkan  dirinya  selaku  anggota  de-
            wan  dengan  masyarakat  daerah  pe-
            milihannya.  “Saya sudah punya rumah
            aspirasi  sejak  tahun  2004  lalu,”papar
            Mantan  Konsultan  PT  AIA  Insurance
            (1992-1993).
                Rumah aspirasi, tambahnya, ter-
            diri dari Tim yang akan menginventari-
            sir masukan yang diberikan konstituen
            secara langsung maupun melalui surat
            menyurat, setelah itu tim akan meng-
            kaji  yang  akan  dilaporkan  kepadanya
            untuk ditindaklanjuti .
                Menyinggung  persoalan  pene-
            gakan  hukum,    Dia  mengingatkan,
            penegakan  hukum  yang  baik  mesti
            mampu  memberikan  dampak  signifi-
            kan  terhadap  kehidupan  bangsa  ini.
            Konkretnya,  segala  bentuk  penyim-
            pangan,  pelanggaran,  dan  penyalah-
            gunaan  hukum  dapat  dengan  mudah
            dieliminasi.  Penegakan  hukum  tidak
            boleh  dijalankan  secara  parsial,  me-
            lainkan  secara  menyeluruh,  terpadu,
            transparan,  berkeadilan  tanpa  pan-  Azis Syamsuddin saat bersalaman dengan Wakil Ketua Pramono Anung usai membacakan laporan
                                                                                                  pada Rapat Paripurna
            dang  bulu,  dan  bisa  dipertanggung-  Aziz Syamsuddin yang kini men-   Dia  pun  merasa  prihatin    terha-
            jawabkan.                         jabat  sebagai  Wakil  ketua  Komisi  III   dap  supremasi  hukum  di  Indonesia.
                Karena itu, persoalan paling kru-  DPR  RI  yang  membidangi  Hukum,   Oleh  karena  itu,  Aziz  Syamsuddin
            sial di bidang penegakan hukum di In-  HAM, Keamanan memandang bahwa   menginginkan  Pemerintah  membuat
            donesia  adalah  tidak  adanya  benang   sistem penegakan hukum di Indonesia   blueprint  program  yang  terintegrasi
            merah koordinasi dan kinerja di antara   belum ideal. Sampai sejauh ini, pene-  dengan  kemententrian  bidang  Politik
            lembaga-lembaga  penegak  hukum   gakan  hukum  di  Indonesia  tergolong   hukum dan HAM (Polhukam). Pemba-
            yang  ada  melalui  satu  sistem  yang   masih sangat lemah. Hukum seringka-  ngunan di bidang hukum harus bersi-
            terpadu dan berkesinambungan (inte-  li dipermainkan dan dicari celah-celah   fat  strategis  dan  berkesinambungan.
            grated legal system).             kelemahannya.                      Tidak bisa sporadis dan parsial. Semua
                                                                                 pihak terkait harus duduk di satu meja
            Azis Syamsuddin bersama istri tercinta Nurlita Zubaedah              guna  menentukan  rancang-rancang
                                                                                 tindak (plan of actions) strategi pem-
                                                                                 bangunan hukum Indonesia ke depan.
                                                                                     Sebagai  seorang  legislator  yang
                                                                                 berlatar  belakang  ilmu  hukum  dan
                                                                                 berprofesi  sebagai  praktisi  hukum,
                                                                                 Aziz  Syamsuddin  sangat  mendam-
                                                                                 bakan  adanya  cetak  biru  strategi
                                                                                 pembangunan  hukum  nasional  serta
                                                                                 benang merah yang menyambungkan
                                                                                 wewenang, memadukan langkah, dan
                                                                                 menyamakan persepsi di antara lem-
                                                                                 baga penegak hukum di Indonesia.
                                                                                     Pembangunan  hukum  di  Indo-
                                                                                 nesia  mensyaratkan  disusunnya  satu
                                                                                 cetak biru strategi pembangunan hu-
                                                                                 kum nasional. Dalam konteks ini, kata-






                                                                                                                                                                                                        | PARLEMENTARIA  |  Edisi 81 TH. XLII, 2011 |

                                                                                                                                                                                                                  ARIA |
                                                                                                                                                                                                                             TH. XLII, 201 |
                                                                                                                                                                                                        |
               | PARLEMENTARIA |  Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
                                                                                                                                                                                                                                       1


                                                                                                                                                                                                        P
                                                                                                                                                                                                         ARLEMENT
                                                                                                                                                                                                                       Edisi 81
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70