Page 69 - MAJALAH 81

SOROTAN

SDM nya, sehingga tidak akan terjadi
kekurangan tenaga profesional karena
banyaknya pegawai yang memasuki
usia pensiun. PT. KAI juga dapat me-
ngundang tenaga-tenaga profesional
dari luar untuk meningkatkan kemam-
puan SDM yang ada.
Sejauh ini, katanya, Panja Perkere-
taapian telah mendekati kesimpulan
dan akan memberikan rekomendasi
kepada pemerintah dalam rangka
pembinaan kereta api di Indonesia se-
bagai salah satu moda transportasi.
Dalam hal ini, harus ada pem-
binaan secara umum, regulator ha-
rus berpijak berdasarkan UU, ope-
rator dengan regulator harus jelas
memenuhi syarat UU. Kalau UU nya
sudah dilaksanakan dengan baik,
harapan-harapan masyarakat ter-
hadap permasalahan-permasalahan
yang dihadapi sekarang akan bisa dia-
tasi. Jadi harus ada pemahaman betul
pelaksanaan dari UU. “Kalau semua (Gb. polri.go.id/internet)
berpegang pada UU harapan masyara- pengembangan Perkeretaapian Nasi- Beberapa inovasi dengan angku-
kat akan bisa terpenuhi,” tambahnya. onal di masa mendatang, khususnya tan penumpang kelas bisnis dan ekse-
Untuk memajukan perkeretaa- terkait dengan manajemen penyeleng- kutif serta beberapa segmen angkutan
pian nasional sesuai dengan harapan garaan Perkeretaapian di Indonesia. barang di Jawa dan Sumatera, walau-
masyarakat, Muhidin berharap UU No- pun sangat potensial, ternyata tidak
mor 23 Tahun 2007 tentang Perkere- Perlunya Politik Kereta api mampu memberikan nilai ekonomi
taapian dapat ditaati semua. UU ini Dalam memberikan masukan- dan daya saing yang tinggi kepada
juga perlu sosialisasi lebih banyak, se- nya, Ketua Tim Teknis Revitalisasi perkeretaapian nasional.
hingga semua orang akan tunduk pada Perkeretaapian Nasional, Suyono Di- Sekurang-kurangnya ada dua in-
Undang-undang ini. kun mengatakan, kereta api saat ini dikator yang menjelaskan fenomena
Muhidin menambahkan, sejak hampir-hampir tidak mempunyai ko- tersebut. Pertama adalah sumbangan
Panja ini dibentuk telah melakukan se- relasi positif dengan perekonomian perkeretaapian nasional yang sangat
rangkaian rapat dengan Dirjen Perkere- nasional. kecil terhadap produk domestik bruto
taapian Kementerian Perhubungan, Selama beberapa dekade di dan yang ke dua adalah peran kereta
Deputi Bidang Infrastruktur dan logis- bawah monopoli negara, kereta api api yang sangat tidak berarti dalam
tik Kementerian BUMN dan Direktur lebih dikonsentrasikan kepada sek- angkutan barang, logistik dan distri-
Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI). tor pelayanan publik yang mendapat busi nasional.
Panja Pekeretaapian juga memin- tugas pemerintah untuk angkutan Suyono menambahkan, dalam
ta berbagai masukan dari Tim Teknis penumpang dengan subsidi. Dan se- mobilitas perekonomian nasional,
Revitalisasi Perkeretaapian Nasional lama beberapa dekade, kereta api dibandingkan dengan kereta api, sek-
Suyono Dikun, Pengamat Perkeretaa- beroperasi sebagai kendaraan rakyat tor jalan hampir mendominasi angku-
pian Harris Fabillah dan Sekretaris Jen- yang murah, cepat dan menjadi tulang tan. Dari sekitar hampir tiga persen
deral Masyarakat Transportasi Indone- punggung angkutan jarak jauh. sumbangan sektor transportasi ter-
sia Ellen SW Tangkudung. Menurut Suyono, tarif kereta api hadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Menurut Muhidin, masukan-ma- mendapat subsidi, dan karena itulah nasional, sumbangan kereta api dapat
sukan dari para pakar Perkeretaapian kereta api bekerja tanpa mempunyai dikatakan sangat tidak berarti,
ini sebagai bahan dalam Rapat Kerja/ target keuntungan, bahkan seringkali Selain itu pada tahun 2005, dari
Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR merugi karena banyak penumpang sekitar 2,4 milyar total perjalanan
dengan para pemangku kepentingan yang tidak membeli tiket atau banyak orang dan 2,8 juta ton angkutan ba-
di bidang perkeretaapian dalam upaya kebocoran operasional di lapangan. rang nasional, moda kereta api hanya

1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 | 1
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 81