Page 71 - MAJALAH 81

SOROTAN

lokasikan anggaran multi-years yang swasta merupakan faktor-faktor kunci taapian Indonesia.
memadai untuk program revitalisasi yang kritis bagi suksesnya revitalisasi Politik ini, katanya, membangun
tersebut, baik dari sumber APBN mau- perkeretaapian Indonesia ke depan. “The Railway Mainstream”. Politik KA
pun dari pinjaman luar negeri serta Jalan panjang yang berliku terse- ini diikuti oleh politik anggaran dimana
mengkonsolidasikan upaya terpadu but terutama disebabkan oleh reputasi ada peningkatan yang signifikan dari
untuk menciptakan kebijakan, regu- perkeretaapian yang lamban dalam anggaran pembangunan APBN untuk
lasi dan insentif bagi investasi sektor perubahan, mempertahankan mind- membangun sarana dan prasarana
swasta dalam industri perkeretaapian set lama, keengganan untuk berubah, perkeretaapian.
Indonesia. tidak ada prestasi untuk quick-delivery, Konsekuensinya adalah pengua-
Namun nampaknya, proses me- lack of vision, dan tidak adanya strong tan kelembagaan perencanaan untuk
wujudkan modernisasi perkeretaa- leadership untuk melakukan hal-hal mengelola peningkatan anggaran
pian Indonesia dan menempatkannya besar untuk lebih memberikan kemu- APBN kereta api dan kelembagaan
dalam titik sentral perekonomian na- dahan menggunakan transportasi dan khusus investasi swasta untuk lebih
sional akan menempuh jalan panjang membuat perjalanan bagi sebagian cepat menarik investasi swasta ma-
dan berliku. besar rakyat. suk ke dalam proyek-proyek strategis
Menurut Suyono, upaya untuk Selain itu, kata Suyono, kapasi- perkeretaapian masa depan seperti KA
merevitalisasi perkeretaapian Indo- tas kelembagaan juga belum men- Barang Jawa, KA Perkotaan, KA Ba-
nesia pun akan menempuh jalan pan- dukung implementasi program dan tubara, KA Cepat Jawa dan lain-lain.
jang yang sama. Perubahan yang sa- proyek besar kereta api. Beberapa “Hanya dengan determinasi dan
ngat mendasar dan undang-undang tahun belakangan ini bahkan sampai politik KA yang kuat, Indonesia bisa
perkeretaapian yang menanggalkan kini, Indonesia sangat hiruk pikuk dan membangun proyek-proyek skala be-
monopoli oleh negara dan beralih bising dengan politik, kasus korupsi, sar KA. Reformasi setengah hati dan
kepada pembukaan pasar dan indus- pertengkaran Pemilukada, terlalu ba- berperilaku seperti adanya saat ini ti-
tri perkeretaapian baru merupakan nyak manuver politik dan politicking, dak akan menghasilkan apa-apa,” kata
syarat yang pertama dan utama. Masih serta konflik lain yang memecah kon- Suyono menegaskan.
banyak syarat lain yang harus disele- sentrasi untuk membangun negeri.
saikan, seperti tatanan kelembagaan, Untuk membangkitkan perkere-
skema investasi, pembiayaan pem- taapian, Indonesia perlu Politik Kereta Terjadi Backlog Keahlian
bangunan, penetapan kebijakan tarif, Api dimana suatu sikap politik yang Senada dengan Suyono Dikun,
kebijakan logistik dan distribusi nasi- sangat lugas di tingkat makro untuk Pengamat Perkeretaapian Harris Fa-
onal, transportasi multimoda, peran dalam waktu 20 tahun ke depan mem- billah mengatakan, perkeretaapian
baru pemerintah dan partisipasi sektor bangun dan memodernisasi perkere- dewasa ini belum mencapai perkem-
bangan yang sesuai dengan tuntutan
kebutuhan masyarakat.
Panjang rel yang dioperasi-
kan saat ini lebih kurang 4.500 km
berkurang dari kondisi tahun 1950-an
yang mencapai lebih kurang 6.400
km. Pada tahun 1950an jumlah sta-
siun mencapai lebih dari 1.500 stasiun,
pada saat ini yang beroperasi sekitar
500 stasiun.
Menurut Harris, banyak rel yang
sudah melewati life-time teknis dan
ekonomis, terutama di daerah Jawa
Timur dan Sumatera Utara. Bahkan,
sebagian besar sistem perkeretaapian
di Sumatera Barat sudah tidak bero-
perasi lagi.
Harris berpandangan, peranan
kereta api baik untuk angkutan pe-
numpang maupun barang relatif ren-
dah dibandingkan dengan moda trans-
(Gb. internet) portasi lainnya.

| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 81