Page 74 - MAJALAH 81

Specialized Standing Committee sikap keislaman yang sama mengenai yang ditujukan untuk menghentikan
for Legal Affairs, Human Rights and hal tersebut di semua forum interna- hak pulang bagi pengungsi dan juga
Environment,Delegasi DPR mengaju- sional, sampai terciptanya hak yang menolak pelanggaran mereka atas
kan draft Resolution on Environment lejitimat bagi bangsa Palestina terma- HAM sesuai dengan 4th Geneva Con-
and Sustainable Development. Dele- suk hak mereka atas pendirian Negara vention dan International Charter of
gasi DPR dalam pembahasan ranres yang berdaulat dengan Al Quds Al Human Rights
mengenai HAM mengusulkan poin Sharif sebagai ibukota nya. Selain itu, persoalan pengusiran
baru, himbauan agar parlemen nega- PUIC secara tegas menekankan dan pengrusakan yang dilakukan oleh
ra-negara anggota PUIC dapat mem- pengakuan terhadap Negara berdaulat Israel juga menjadi perhatian seluruh
buat undang-undang yang mengatur Palestina dengan Al Quds Al Sharif se- parlemen OKI, Parlemen PUIC me-
perlindungan kepada pekerja migran bagai ibukotanya, serta menekankan ngutuk pengusiran dan pengrusakan
dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja pentingnya pengakuan ini dengan yang dilakukan oleh Israel di bawah
migran serta upaya-upaya dalam ling- keberadaan ‘kedutaan’ Palestina di dan sekitar Mesjid Al-Aqsa,
kup kerja keparlemenan untuk mence- negara PUIC, dan meminta komunitas Hal tersebut merupakan peng-
gah human trafficking dan smuggling internasional dan Dewan Keamanan hinaan terang-terangan atas tempat
in person. HAM untuk mengakui kemerdekaan suci umat Islam dan status kota Al
Perhatian seluruh Negara Par- Palestina. Quds Al Sharif, karena itu, PBB dan
lemen OKI juga terfokus pada konflik “PUIC juga meminta langkah yang komunitas internasional untuk turun
Palestina-Israel, secar tegas seluruh lebih lebih luas, baik di tingkat regional melaksanakan tanggung jawab moral
delegasi menyatakan penolakan ter- maupun internasional, untuk meng- dan legal mereka, dan menekan Israel
hadap ancaman dan tekanan yang hentikan blockade darat, laut dan uda- untuk menghentikan aksi illegalnya,
digunakan bagi Negara yang akan ra di Gaza, dan meminta langkah cepat menegaskan penolakan atas langkah2
melaksanakannya. Selain itu, mengu- untuk menyelesaikan rekonstruksi israel yang menargetkan bangsa Arab
tuk keras operasi teroris Israel yang jalur gaza dan untuk menghilangkan dan yahudisasi identitas Islam yang di-
menargetkan ilmuwan Iran yang dampak kebrutalan agresi Israel se- miliki Al Quds Al Sharif.
bekerja di bidang tersebut. Yang lebih suai Donors Conference di Sharm Al Dengan lahirnya resolusi menge-
menariknya, secara tegas parlemen Sheikh, dan menekankan pentingnya nai dorongan pemberian beasiswa dan
yang mayoritas Negara islam tersebut kordinasi dan kerjasama dengan ber- kemudaan visa menjadi langkah awal
menekankan bahwa seluruh Negara bagai organisasi terkait untuk mem- mahasiswa/i Indonesia untuk men-
memiliki hak yang sama untuk meng- bawa pejabat israel ke Mahkamah dorong peningkatan SDM anak-anak
gunakan energy nuklir untuk tujuan Kejahatan Internasional (ICC) dan juga muda yang ingin mendalami islam di
damai sesuai dengan ketentuan NPT ke berbagai lembaga judikatif di ber- berbagai Negara parlemen OKI terse-
(nuclear non proliferation treaty). bagai Negara atas kejahatan mereka di but, sementara persamaan hak ter-
Pada kesempatan itu, seluruh Palestina,”Kata Ketua BKSAP Hidayat hadap nuklir yang sesuai NPT adalah
delegasi PUIC menegaskan bahwa Nur Wahid, pada siaran persnya. bentuk langkah maju bagi Pemerintah
masalah Palestina sebagai pangkal Resolusi PUIC juga memutuskan RI untuk segera membangun PLTN
persoalan dari konflik di Timur Te- menolak keputusan Israel atas pe- demi terciptanya listrik bagiseluruh
ngah menjadi isu utama PUIC, untuk ngakuan yahudisasi Negara Israel, rakyat Indonesia. Semoga. Amien.
itu anggota PUIC harus mengambil karena hal tersebut adalah langkah (si)foto: si/doc parle

Delegasi DPR RI Indonesia yang hadir pada Sidang PUIC di Abu Dhabi

| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |

ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 81