Page 72 - MAJALAH 81

Sedangkan pengembangan per- nyelenggaraan perkeretaapian. (operator) dan masyarakat pengguna
keretaapian untuk membuka daerah- Refocusing dan penentuan skala jasa.
daerah terisolir yang akan memberi prioritas dalam rangka revitalisasi Sebetulnya, katanya, pemisahan
peluang pengembangan eksploitasi tersebut dimaksudkan untuk lebih me- ini juga telah diatur dalam UU yang
sumber daya alam dan mineral serta nyediakan dan memperluas pelayanan lama yaitu UU No. 13 Tahun 1992, na-
perkebunan agar lebih kompetitif dan kereta api penumpang komuter, pe- mun tidak pernah tuntas perwujudan-
mempunyai multiplier-effect, seperti numpang jarak pendek dan penum- nya, dan sosialisasinya sangat terba-
di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan pang jarak jauh serta angkutan barang, tas.
sebagian Sumatera masih terham- untuk memperlancar hubungan antara Hambatan ini terjadi karena ke-
bat. Sehingga ongkos angkutan orang pusat-pusat pemukiman dengan pusat biasaan-kebiasaan historis yang terus
ataupun barang di daerah-daerah kegiatan ekonomi dan sosial masyara- melekat dan berlanjut, serta struktur
yang masih terisolir tersebut dirasakan kat, daerah-daerah produksi, distribusi organisasi yang tumpang tindih antara
tinggi. dan konsumsi. Kementerian Perhubungan dengan
Pada aspek kelembagaan, meski- Di sisi lain, PT. KAI sesegera mung- PT. KAI.
pun fungsi-fungsi pemerintahan (regu- kin mengkonsentrasikan diri memper- Hal inilah yang menjadi faktor
lator) dan pengusahaan (operator) su- baharui armada, terutama lokomotif utama sulitnya memisahkan peran
dah terpisah, namun setelah hampir yang saat ini lebih dari 76 persen sudah dan tanggung jawab masing-masing
lima tahun sejak dibentuknya Direk- berusia di atas 25 – 30 tahun, sehingga lembaga, meskipun sebenarnya telah
torat Jenderal Perkeretaapian, masih baik teknis maupun ekonomis sudah diatur berdasarkan peraturan perun-
terjadi tumpang tindih fungsi-fungsi tidak layak dioperasikan, baik dari segi dangan.
pemerintahan dan pengusahaan an- efisiensi maupun kelaikan dan kesela- Faktor tersebut juga merupakan
tara instansi-instansi. matan pengoperasian. fenomena, yang akhirnya berdam-
Misalnya, kata Harris, sertifikasi Pemerintah, kata Harris, selayak- pak luas pada kualitas, kuantitas dan
masinis masih belum ditangani oleh nya memusatkan seluruh sumber da- akuntabilitas penyediaan jasa kereta
regulator dan yang terakhir, PT. KAI yanya untuk melakukan rehabilitasi, api kepada masyarakat luas.
membangun partial double track Mu- memelihara dan meningkatkan ke- Untuk mewujudkan tatanan
araenim – Prabumulih, yang mestinya mampuan serta mengoperasikan fasi- perkeretaapian yang baik, dibutuhkan
adalah tugas pemerintah sebagai pe- litas prasarana perkeretaapian seperti pembangunan dan penataan kelem-
milik prasarana. Sehingga dalam hal rel, persinyalan, pelistrikan dan sistem bagaan serta pengembangan sumber
ini, pengembangan perkeretaapian komunikasi, perlintasan, platform dan daya manusia yang dapat menunjang
juga terasa berjalan lambat. emplasemen stasiun dan lain-lain. program pengembangan perkeretaa-
Demikian pula, pengembangan Pengaturan dan perwujudan pian di Indonesia.
sumber daya manusia perkeretaapian tanggung jawab tersebut, tambah Diidentifikasi telah terjadi kesen-
belum terwujud sebagaimana mesti- Harris, merupakan bagian dari makna jangan antara sumber daya manusia
nya, belum ada carrier-plan, bahkan pelaksanaan peraturan perundangan di sektor pemerintah, yang apabila ti-
pada saat ini terjadi back-lock keahlian, perkeretaapian yang saat ini berlaku. dak diatasi dalam waktu dekat, akan
terutama untuk bidang-bidang ter- Harris menambahkan, UU Nomor mengakibatkan terhambatnya kinerja
tentu, terutama tenaga ahli di bidang 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian pemerintah di sektor perkeretaapian.
persinyalan dan track. yang ditindaklanjuti dengan diterbit- Harris mengusulkan perlunya
Menurut Harris, kondisi ini terjadi kannya PP Nomor 56 Tahun 2009 ten- melakukan on-job training secara
baik di sektor kepemerintahan mau- tang Penyelenggaraan Perkeretaapian fungsional di lapangan untuk pega-
pun di kalangan operator, yang sampai dan PP nomor 72 Tahun 2009 tentang wai-pegawai baru Kementerian Per-
saat ini baru ada satu operator yakni lalu Lintas dan Angkutan KA, sangat hubungan. Selain itu, perlu merekrut
PT. KAI. memadai dalam rangka mendorong, tenaga-tenaga pensiunan PT. KAI
Dalam merevitalisasi dan pe mendukung dan menunjang pengem- serta Kementerian Perhubungan yang
ngembangan pembangunan perkere- bangan perkeretaapian di Indonesia. profesional dibidangnya sebagai in
taapian di Indonesia termasuk restruk- Pada hakekatnya makna yang house advisor.
turisasi kelembagaan dan pembangu- terkandung dalam UU No. 23 Tahun Ditjen Perhubungan juga perlu
nan sumber daya manusia, menurut 2007 dan Peraturan Pemerintah yang mendirikan pendidikan di berbagai
Harris, perlu dilakukan refocusing dan diterbitkan berikutnya bertujuan un- tingkat dan disiplin ilmu perkeretaa-
penentuan skala prioritas. tuk memastikan dan memisahkan se- pian, untuk mengisi kesenjangan SDM
Hal ini dilakukan guna menunjang cara tertib, peran dan tanggung jawab yang ada, serta menunjang pembentu-
kebijakan perkeretaapian ke depan, masing-masing lembaga, kepemerin- kan operator-operator baru. (tt) foto:
melalui peningkatan manajemen pe- tahan (regulator), kepengengusahaan tt/doc parle/internet

| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |

ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 81