Page 62 - MAJALAH 81
P. 62

mandirian,  bukan  malah  serba  keter-
            gantungan.  Sekarang  sudah  saatnya
            kita kesampingkan peranan asing demi
            mengutamakan kesejahteraan rakyat.
                Wakil  ketua  Komisi  IV  DPR  Fir-
            man  Soebagyo  juga  merasa  prihatin
            dengan  nasib  para  petani  yang  ham-
            pir  tidak  memiliki  proteksi  terhadap
            hasil  taninya.  Terlebih  sekarang  ke-
            tika fenomena pemansan global yang
            mengakibatkan cuaca yang tidak me-
            nentu, merekalah yang sering kali pa-
            ling menderita akibat gagal panen.
                Firman  juga  meninta  kepada
            pemerintah  agar  segera  bertindak
            secara  serius  untuk  menangani  ma-
            salah persediaan  beras, karena dirasa
            kurang  dan  tidak  mempu  memenuhi
            kebutuhan rakyat, untuk itu Komisi IV
            DPR  mendesak  agar  fungsi  bulog  di-
            kuatkan kembali kepada misi awalnya,
            yaitu bertanggung jawab kepada keta-
            hanan  pangan  secara  berkelanjutan
            melalui draf baru Rancangan Undang-
            Undang tentang Pangan.
                Dengan dikeluarkannya Undang-
            Undang  ini  nantinya,  bisa  diberikan
            kejelasan  terhadap  rencana  startegi
            pembanguan  sector  pertanian,  khu-
            susnya  ketahanan  pangan  nasional,
            dimana  program  pemerintah  sudah
            mengarah pada swasembada pangan,
            tetapi tidak semudah yang diucapkan.
            Nah oleh karena itu, dengan muncul-
            nya  Undang-Undang  ini  diharapkan
            Undang-Undang  ini  menjadi  payung,
            namun  dalam  Undang-Undang  ini
            dapat memberikan kebaikan pada pe-
            tani-petani kita itu jelas clear  harus.
                Dimana kita Negara agrari bahwa
            kita  memiliki  petani  43  juta  petani,
            yang  lainya  punya  0,3.  0,1.  0,5  inilah
            yang harus kita perdayakan harus kita
            perkuat dimana dalam rangka mendu-
            kung program ketahanan pangan na-
            sional. Selebihnya kita serahkan pada
            sector  swasta,  namun  secara  tegas
            dalam  Undang-Undang  ini  mungkin
            saya akan keras tidak akan memberi-
            kan  peluang  yang  cukup  signifikan
            terhadap investasi asing. Tidak sejalan
            dengan  pemerintah  konsep  itu  akan
            diserahkan  pada  asing.    (Spy).    foto:
            spy/doc parle







                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
                                                                                        ARIA |
                                                                                                   TH. XLII, 201 |
                                                                              |
     | PARLEMENTARIA |  Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
                                                                              P
                                                                                                             1

                                                                               ARLEMENT
                                                                                             Edisi 81
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67