Page 6 - MAJALAH 81
P. 6

melindungi warga negara asing, mem-  26 Februari lalu dimana sejumlah 253   presiasi  langkah-langkah  yang  telah
            berlakukan  sanksi  berupa  embargo   WNI tiba di Bandara Internasional Tu-  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam
            senjata dan pembekuan asset 6 orang   nis  Carthage  dari  Tripoli,  Libya.  253   evakuasi  awal  WNI  di  Libya  namun
            anggota  dan  kroni  keluarga  Khadafi    WNI  tersebut  terdiri  dari  201  pekerja   demikian DPR RI akan terus memantau
            serta travel ban terhadap 16 anggota   PT WIKA, 12 TKI perusahaan lainnya,   perkembangan  evakuasi  tahap  selan-
            dan kroni keluarga Khadafi. Sehingga,   22 TKW, dan 18 mahasiswa. Sebelum-  jutnya dan mendesak pemerintah agar
            saya berkeyakinan bahwa jika resolusi   nya pada hari Jumat, 25 Februari 2011,   mengakselerasi upaya yang telah ada
            ini  diimplementasikan  oleh  seluruh   KBRI Tunis juga telah mengevakuasi 6   agar seluruh 870 WNI yang berada di
            anggota  PBB  termasuk  Indonesia   orang WNI yang bekerja tiba di sebuah   Libya dapat cepat diselamatkan. “Saya
            maka  diharapkan  dalam  waktu  yang   perusahan  konstruksi  Malaysia  di Tri-  mendapat informasi bahwa malam ini
            tidak  terlalu  lama  kita  akan  melihat   poli. 259 WNI tersebut saat ini berada   (1-3-11),  sebanyak  10 WNI  asal  Libya
            solusi atas kisruh yang saat ini terjadi”   dalam perlindungan penuh KBRI Tunis.   akan tiba di Indonesia. Ini merupakan
            ujarnya.                          80 orang saat ini ditampung di wisma   berita  baik  dan  kita  harapkan  dalam
                Selanjutnya,  Priyo  Budi  Santoso   Duta, 30 orang di KBRI Tunis, 20 orang   beberapa hari kedepan kita akan terus
            juga  mendorong  pemerintah  untuk   di rumah-rumah Home Staf, dan 129 di   mendapati saudara-saudara kita yang
            mendukung    upaya   implementasi   penginapan sementara.            sedang dievakuasi dari Libya kembali
            Resolusi  DK  PBB  1970  tersebut  yang   Menanggapi   upaya   evakuasi   ke  tanah  air”  ujarnya.***  (foto:  doc
            meminta  diadakannya  penyelidikan   tersebut,  Priyo  Budi Santoso  menga-  parle)
            independen  terhadap  kemungkinan
            terjadinya pelanggaran HAM di Libya
            terkait kisruh politik yang sedang ter-
            jadi  terutama  kewajiban  pemerintah
            Libya menjamin hak-hak warga nega-
            ranya untuk berkumpul dan menyam-
            paikan  pendapat.  “Sebagai  sebuah
            negara  demokratis  yang  sedang  me-
            lalui  proses  transisi  politik,  Indonesia
            sangat  menyadari  bahwa  demokrati-
            sasi tidak akan berjalan tanpa diiringi
            oleh  jaminan  pemenuhan  HAM  bagi
            warganya  terutama  hak  untuk  ber-
            kumpul  dan  menyatakan  pendapat.
            Kedua  hak  ini  akan  berfungsi  untuk
            mengontrol  pemerintah  agar  tidak
            menyelewengkan  mandat  yang  telah
            diberikan  oleh  rakyatnya”  katanya.
            Akan tetapi, Priyo kembali mengingat-
            kan  bahwa  proses  penyelesaian  kon-
            flik  di  Libya  harus  dilakukan  dengan
            menghormati kedaulatan Libya. “Saya
            sangat  percaya  bahwa  mendukung
            pemerintah  dan  warga  negara  Libya
            untuk  menyelesaikan  konflik  secara
            mandiri adalah solusi yang tepat. Na-
            mun, jika diperlukan, DPR RI berkeya-
            kinan bahwa penyelesaian secara mul-
            tilateral melalui PBB merupakan jalan
            yang terbaik dan DPR RI sepenuhnya
            menolak  penyelesaian  secara  militer
            dan  unilateral oleh negara manapun”
            sambungnya.
                Terkait  dengan  proses  evakua-
            si  WNI  di  Libya,  pemerintah  telah
            melakukan  evakuasi  pertama  pada
                                                                                       Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso



                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 81 TH. XLII, 2011 |


                                                                                        ARIA |
                                                                                                   TH. XLII, 201 |
    | PARLEMENTARIA |  Edisi 81 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 81 TH. XLII, 2011 |
                                                                              |
                                                                                                             1
                                                                                             Edisi 81
                                                                               ARLEMENT
                                                                              P
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11