Page 35 - MAJALAH 128
P. 35

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 diharapkan dapat menjadi

            fungsi stabilisasi agar pemerintah dapat menstabilkan perekonomian serta mampu memberikan
            ketenangan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.


                umat, 14 Agustus 2015, menjadi   menambahkan, sifat dari pembi-  “DPR mendorong agar Kementeri-
                agenda Presiden Joko Widodo   ayaan pembangunan yang semakin  an/Lembaga segera menyelesaikan
            Jmenyampaikan Keterangan          terdesentralisasi itu harus terus   dokumen anggaran Daftar Isian
            Pemerintah atas Rancangan Un-     didorong. Sehingga akan memper-   Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ter-
            dang-undang Tentang Anggaran      cepat proses pemerataan pemba-    masuk perubahan nomenklatur Ke-
            Pendapatan dan Belanja Negara     ngunan. Agar pembangunan sema-    menterian/Lembaga serta segera
            (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 be-   kin merata, DPR terus mendukung  merealisasikan proyek-proyek in-
            serta Nota Keuangannya di depan   penambahan alokasi Dana Desa.     frastruktur sehingga penyerapan
            Rapat Paripurna Dewan Perwakilan                                    di Semester II Tahun 2015 akan se-
            Rakyat Republik Indonesia. Namun,   “DPR mengingatkan agar Pemer-   makin meningkat dan berdampak
            sebelum Presiden membacakan       intah benar-benar mengawasi dan   pada pertumbuhan ekonomi,” ha-
            pidatonya, RAPBN 2016 sudah       menjaga realisasinya agar tujuan  rap politikus asal daerah pemilihan
            mendapat sorotan dari DPR RI.     dana desa untuk kemajuan dan ke-  NTT itu.
                                              makmuran bagi masyarakat desa
            Ketua DPR RI Setya Novanto mene-  serta mengurangi kesenjangan an-  Novanto memastikan, RUU tentang
            gaskan, DPR berharap APBN 2016  tara desa dan kota dapat tercapai,”   Anggaran Pendapatan dan Belanja
            dapat menjadi fungsi stabilisasi   imbuh Novanto.                   Negara hanya dapat diajukan oleh
            perekonomian Indonesia. Hal itu                                     Presiden.
            ia sampaikan saat membacakan Pi-  Sementara terkait kebijakan APBN
            dato Pembukaan Masa Persidangan   khususnya dalam pelaksanaan pro-  “Hal inilah yang menjadi dasar dari
            I Tahun Sidang 2015-2016, dalam   gram subsidi, tambah Novanto, DPR   munculnya konvensi ketatanega-
            Rapat Paripurna DPR, di Gedung    menghimbau agar dilaksanakan      raan Pidato Presiden tentang Pe-
            Nusantara.                        revalidasi data, dengan data yang  nyampaian atas RUU tentang Ang-
                                              akurat kebijakan dan tujuan APBN   garan Pendapatan dan Belanja
            “Hal itu dapat dilakukan dengan   dapat tercapai dan program subsidi   Negara dan Nota Keuangan pada
            menjaga pasokan dan kestabilan  akan tepat sasaran.                 setiap bulan Agustus,” tutup No-
            harga pangan dan kebutuhan po-                                      vanto.
            kok serta mendorong Usaha Mikro  Dalam kesempatan ini, Novanto
            Kecil Menengah, dengan berbagai  juga menyoroti penyerapan ang-     Rangkaian pembahasan RAPBN
            kebijakan baru agar mampu ber-    garan pemerintah pusat khususnya   2016 dilanjutkan dengan tanggapan
            peran dalam perekonomian na-      belanja Kementerian/Lembaga. Se-  seluruh fraksi DPR RI pada 20 Agus-
            sional bukan saja sebagai mesin  bagaimana diketahui, penyerapan    tus 2015, dan jawaban Pemerintah
            pertumbuhan ekonomi, tetapi juga   anggaran Pemerintah pada Semes-  atas tanggapan Fraksi DPR pada 25
            dalam penyerapan tenaga kerja,”  ter I Tahun 2015 lebih rendah dari-  Agustus 2015. Setelah itu, RAPBN
            jelas Novanto.                    pada tahun sebelumnya pada posisi   2016 akan mulai dibahas oleh DPR
                                              yang sama yaitu baru sebesar Rp   dengan Pemerintah. (sf) Foto: Andri/
            Politikus Fraksi Partai Golkar ini   208,5 triliun atau 26,2 persen.  Parle/IW



                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 128 TH. XLV, 2015  35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40